Mewaspadai Implikasi dari Minimnya Pengaturan Hukum Ruang Angkasa Indonesia
Terbaru

Mewaspadai Implikasi dari Minimnya Pengaturan Hukum Ruang Angkasa Indonesia

Minimnya pengaturan hukum ruang angkasa menjadi ancaman yang disebabkan penyebaran masif konstalasi satelit besar terhadap keberadilan ekonomi ruang angkasa, produksi serpihan dan risiko keamanan penerbangan luar angkasa serta dampaknya terhadap infrastruktur penting ruang angkasa.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 5 Menit

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menyampaikan komponen utama dari pertumbuhan digitalisasi dunia adalah dampaknya kepada teknologi ruang angkasa. Hal ini akan berperan penting dalam memajukan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam kebangkitan paska pandemi COVID-19.

“Terkait dengan meningkatnya jumlah kegiatan ruang angkasa Indonesia, kita menghadapi resiko besar dalam bentuk serpihan ruang angkasa dan kita juga terdampak oleh ketidakjelasan yurisdiksi hukum ruang angkasa, yang dapat membahayakan ambisi kita untuk mempercepat konektifitas digital Indonesia. Serpihan ruang angkasa adalah ancaman besar untuk keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan luar angkasa,” jelasnya.

Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan, Mayor Jenderal Yudi Abrimantyo menyampaikan serpihan satelit saat ini sudah mencapai tahap menghawatirkan, bahkan sebelum persaingan ruang angkasa yang baru dimulai.

“Akan sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi bila kita terus membawa lebih banyak satelit dalam kecepatan seperti saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memahami cara mengontrol lalu lintas ruang angkasa dan serpihannya, dan dampaknya kepada konstalasi besar LEO, kita harus menunda persaingan yang sekarang sedang berlangsung,” ungkapnya.

Ahli Industri Satelit dan Kandidat Indonesia untuk International Telecommunication Union Radio Regulations Board (ITU RRB), Meiditomo Sutyarjoko mengatakan Indonesia sangat bergantung pada infrastuktur digital berbasis ruang angkasa karena geografi yang menantang dan kebutuhan untuk menghubungkan seluruh warga Indonesia di darat, laut, dan udara.

“Oleh karena itu, kita harus mengamankan akses ruang angkasa untuk jangka panjang dan untuk itu kita perlu memastikan bahwa orbit LEO tersedia bagi kita secara berkeadilan, terbuka untuk diakses semua operator, dan menjaganya bebas dari resiko benturan dan serpihan. Kami senang para ahli Indonesia bergabung saat ini untuk meningkatkan kesadaran yang akan mengeskalasi permasalahan ini pada tingkatan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Shanti Shamdasani dari SAIAC menambahkan permasalahan terkait dengan keberlanjutan ruang angkasa sangatlah kritis untuk pertumbuhan masa depan, bumi, dan akses pada konektifitas digital yang kurang dihargai pada saat ini.

“Bila kita tidak mulai memperhatikan apa yang terjadi di ruang angkasa kita, kita dapat memperbolehkan perlakuan buruk dan merugikan yang kita telah lakukan kepada bumi. Keberadilan dan ruang angkasa adalah masalah yang serius, dan kurangnya prilaku bertangungjawab dalam hal LEO, konstalasi LEO yang besar menyebabkan risiko bagi keseluruhan sumber daya orbit LEO yang digunakan bersama secara global,” ujarnya.

Dia masa depan dari ekonomi luar angkasa sedang dibentuk dengan biaya peluncuran ruang angkasa yang lebih rendah, tetapi hal ini menyebabkan persaingan sampai pada dasarnya beberapa pelaku mengambil seluruh sumber daya LEO yang tersedia, termasuk orbit dan frekuensi yang digunakan untuk komunikasi global dari ruang angkasa. Hal ini beresiko bagi semua negara untuk kehilangan akses berkeadilan pada ruang angkasa.

“Di sinilah pemerintah perlu berpaling pada para ahli untuk membantu mengembangkan kebijakan nasional dan mekanisme pengaturan untuk menangulangi ancaman tersebut,” imbuhnya.

Tags:

Berita Terkait