Banyak alasan bangsa ini untuk mengatakan Jakarta sudah tidak patut menjadi ibu kota negara. Bagi yang sudah tinggal di Jakarta puluhan tahun, tentu bisa merasakan dan membuktikan bahwa “perubahan iklim” sangat terasa terjadi di Jakarta. Tanah di Jakarta sebagian tertutup beton, menghalangi serapan air yang masuk ke bumi. Ekstraksi air tanah tidak terkendali. Air laut sudah merembes ke daratan sampai ke dekat Istana Negara. Diramalkan sepertiga dari Jakarta suatu waktu nanti sekitar tahun 2050 akan tenggelam, atau berada di bawah permukaan laut, sehingga waktu laut pasang, apalagi pada waktu musim hujan ditambah bonus banjir kiriman dari dataran tinggi sekitar Jakarta, maka lengkaplah penderitaan warga Jakarta.
Katanya, itu pasti terjadi bila intervensi teknologi tidak dilakukan. Membangun Giant Seawall di utara Jakarta, membuat kanal-kanal untuk memecah aliran sungai-sungai, dan menggali tanah untuk membuat danau-danau penampungan di perbatasan selatan dan timur Jakarta, mungkin bisa mengurangi kecepatan tenggelamnya Jakarta. Suatu keniscayaan kalau pembangunan fisik Jakarta dan pertumbuhan penduduknya dibiarkan dengan tingkat seperti sekarang ini.
Jakarta dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, politik, bisnis, administratif dan lain-lain menjadikan banyak orang tumplek blek di Jakarta. Kesempatan untuk maju pesat dan menjadi pusat perhatian nasional, bahkan dunia, ada di Jakarta. Kemacetan lalu lintas yang parah karenanya menjadi konsekuensi logis. Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Busway serta Electronis Road Pricing (ERP) mungkin membantu mengurai, tetapi disiplin lalu lintas dan budaya menghargai sesama bukan merupakan “DNA” dari banyak orang yang bertumpuk di Jakarta. Perlu revolusi mental dan budaya untuk menertibkan lalu lintas dan tingkah orang sembrono dalam banyak hal di Jakarta. Ke depan, mungkin 10-20 tahun lagi. Jakarta akan semakin sumpek, sangat tidak ramah untuk kehidupan dan pertumbuhan keluarga, dan biaya hidup semakin tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, terutama untuk orang-orang muda.
Ide memindahkan ibu kota ke tempat lain yang tidak punya masalah seperti Jakarta dalam rentang waktu yang panjang bukan suatu ide baru. Soekarno sudah memikirkannya sejak tahun 60’an, dengan membayangkan bahwa Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai pilihan utama. Pernah tercetus untuk menjadikan Purwakarta, Jawa Barat di tepi Danau Jatiluhur sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, berdekatan dengan Jakarta yang tetap menjadi pusat bisnis, perdagangan dan kebudayaan. Ide yang kurang lebih sama dimunculkan zaman Suharto, dengan menampilkan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pilihannya. Semasa pemerintahan SBY, kembali ide pindah ibu kota mengemuka.
Seperti halnya dengan ide membangun kereta api MRT di Jakarta, dengan seonggok ide dari banyak gubernur Jakarta sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka ide membangun ibu kota baru tidak pernah dilaksanakan. Ide pindah ibu kota diputuskan oleh Presiden Jokowi, seperti halnya proyek penting MRT di Jakarta. Ada ketegasan pengambilan keputusan, keberanian mengambil risiko, dan kendali untuk melaksanakannya sampai tahap mikro pada Presiden Jokowi. Suatu sikap yang tidak dimiliki oleh banyak presiden kita sebelumnya. Terlepas dari apakah keputusan ini merupakan keputusan yang dibutuhkan oleh bangsa ini pada saat ini.
Keputusan Presiden Jokowi untuk membangun dan pindah ke ibu kota baru yang terletak di dua kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, antara lain didukung oleh argumen sebagai berikut:
(i) Jakarta sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan dengan seabrek permasalahan yang digambarkan di atas, apalagi kalau intervensi teknologi dan revolusi mental orang Jakarta tidak berhasil dilakukan;