Polemik minyak goreng kembali muncul di awal tahun 2023. Kali ini kelangkaan disertai kenaikan harga terjadi di minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng curah, yang sudah terjadi sejak Desember 2022 lalu.
Hal ini disampaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranumanggala menyampaikan bahwa pihaknya menemukan berbagai pelanggaran UU Persaingan Usaha Tidak Sehat di sejumlah wilayah terkait minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan merek Minyakita.
Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang kembali terulang mendapatkan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak menilai pemerintah tidak menyelesaika akar masalah minyak goreng karena hanya sibuk mengatur sisi hilir atau pemasaran akhir. Akibatnya, lagi-lagi masyarakat menengah bawah, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi korbannya.
Baca Juga:
- KPPU Mulai Lakukan Penegakan Hukum atas Penjualan Bersyarat Minyakita di Wilayah
- KPPU Periksa Dua Perusahaan E-Commerce Dalam Sidang Perkara Minyak Goreng
Amin menilai akar masalahnya klasik yakni berkurangnya pasokan bahan baku atau crude palm oil (CPO). Kelangkaan pasokan CPO seharusnya tidak terjadi apabila pengusaha sawit mematuhi kewajiban penyediaan domestic market obligation (DMO).
"Masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20% CPO tidak berjalan," kata Amin dalam pernyataan tertulis, Kamis (2/2).
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat mewajibkan pelaku usaha sawit untuk menyediakan DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan, sementara kebutuhan CPO untuk minyak goreng di dalam negeri sekitar 300 ribu ton per bulan.