Mitigasi Risiko, Pentingnya UMKM Perhatikan Legalitas Berusaha
Terbaru

Mitigasi Risiko, Pentingnya UMKM Perhatikan Legalitas Berusaha

Kesadaran akan pentingnya legalitas pada pelaku UMKM masih rendah. Kebutuhan akan legalitas baru muncul tatkala pelaku UMKM tersandung kasus hukum. Padahal masalah hukum seharusnya bisa diminimalisir sejak awal bila masalah legalitas berusaha menjadi perhatian.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Pengusaha UMKM. Foto Ilustrasi: Setkab RI
Pengusaha UMKM. Foto Ilustrasi: Setkab RI

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia kurang lebih berjumlah 65 juta dan berkontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto) ekonomi sebesar 61 persen. Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM juga cukup besar yakni 97 persen. Dari jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 60 persen pelaku usahanya adalah wanita.

Chief Executive Officer Justika Arasy Pradana melihat besarnya kontribusi perempuan dalam perkembangan UMKM, maka perempuan harus mampu memperkuat posisi UMKM, terutama dari sisi legalitas. Dia menilai selama ini persoalan legalitas masih menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan pengamatannya, kesadaran akan pentingnya legalitas pada pelaku UMKM masih rendah. Kebutuhan akan legalitas baru muncul tatkala pelaku UMKM tersandung kasus hukum. Padahal, lanjut Arasy, masalah hukum seharusnya bisa diminimalisir sejak awal bila persoalan legalitas UMKM menjadi perhatian.

Baca Juga:

Salah satu persoalan hukum yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah membuat perjanjian saat tengah menangani sebuah project. Jika seluruh rangkaian project berjalan lancar, maka kerja sama tanpa perjanjian tidak menjadi masalah. Namun bagaimana jika di tengah jalan salah satu pihak mangkir (wanprestasi) dari perjanjian yang sudah disepakati?

“Yang seringkali dilupakan membuat perjanjian. Wah ini teman saya, percaya saja pasti akan bayar. Ini perjanjian penting ketika sengketa muncul itu yang menyebabkan posisi UMKM lemah, sepele. Jadi sebelum ambil tindakan tertentu harus bikin perjanjian dulu. Kalau tidak, posisi relatif lemah dan susah untuk mengklaim. Bikin saja perjanjian sederhana, draft sederhana dan bisa di-review dulu,” kata Arasy dalam acara Pelatihan Perempuan UMKM bertajuk “Kerangka Hukum Pengaturan Akses Kredit dan Manajemen Usaha di Indonesia”, Selasa (29/5/2024) di Jakarta.

Salah satu upaya mitigasi yang bisa dilakukan oleh UMKM adalah berkonsultasi dengan pengacara atau advokat terkait aspek hukum perjanjian atau kerja sama. Diakui Arasy, biaya konsultasi advokat menjadi salah satu kendala yang dialami UMKM. Namun, kini konsultasi hukum bisa dilakukan secara online dengan tarif yang murah, salah satunya melalui Justika.com.

Tags:

Berita Terkait