MK Bakal Lapor ke KAI, Denny: Biar Direspon Organisasi
Terbaru

MK Bakal Lapor ke KAI, Denny: Biar Direspon Organisasi

Tak mengambil langkah hukum, namun sebatas melapor secara etik ke organisasi advokat. Denny menilai putusan dan sikap MK bijak.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit
Wakil Ketua MK Prof Saldi Isra. Foto: RES
Wakil Ketua MK Prof Saldi Isra. Foto: RES

Bola panas pernyataan Prof Denny Indrayana soal Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup terbantah sudah. Melalui putusan No.114/PUU-XX/2022, MK menegaskan sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Dengan demikian, kicauan Denny Indrayana yang sempat membuat polemik di tengah masyarakat dapat ditepis delapan hakim konstitusi. Sementara satu hakim lainnya dissenting opinion.

“Kami mau mengatakan (pernyataan Denny Indrayana, -red) tidak benar,” ujar Wakil Ketua MK Prof Saldi Isra saat konferensi pers  di Gedung MK, Kamis (15/6/2023).

Pernyataan Saldi merespon kicauan Denny Indrayana selama beberapa pekan terakhir menjadi polemik terkait dengan uji materi Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. Dia menerangkan, persidangan uji materil Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 sudah bergulir sejak 23 November 2022 dan berakhir secara faktual pada 23 Mei 2023. Nah, di persidangan terakhir itu, Ketua MK Anwar Usman memberikan ruang agar masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya hingga batas akhir 31 Mei 2023.

“Artinya sampai 31 Mei 2023 itu belum ada posisi hakim dan belum ada rapat pleno hakim membahas perkara ini,” ujarnya.

Baca juga:

Dia menerangkan, berdasarkan hukum acara, panitera menyodorkan berkas lengkap ke meja sembilan hakim konstitusi. Kemudian hakim membaca seluruh berkas perkara dan meneruskannya dengan membuat legal opinion. Praktiknya, hakim konstitusi mulai membahas perkara pada Senin (5/6/2023). Namun belum adanya sikap atau posisi hakim terhadap arah putusan. Boleh dibilang, pembahasan awal sepertihalnya ‘pemanasan’. Sementara, pembahasan secara inten dilakukan pada Rabu (7/6/2023) pekan lalu.

“Dan pada hari itulah baru diputuskan posisi masing-masing hakim dan ketika dilakukan RPH (rapat pleno hakim, -red) pada 7 Juni itu,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu melanjutkan, RPH hanya dihadiri 8 hakim konstitusi. Sementara satu hakim lainnya sedang bertugas ke luar negeri. Dalam RPH, masing-masing hakim sudah menegaskan sikapnya atas permohonan uji materi Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur sistem proporsional terbuka.

“Kapan diputus dan diucapkan?. Diputus tanggal 7 Juni dan diucapkan tanggal 15 Juni. Artinya ssebelum tanggal 7 Juni belum ada putusan dan belum ada posisi hakim,” imbuhnya.

Soal suara sumbang terkait sudah adanya putusan melalui RPH sebelum tanggal 7 Juni dengan posisi hakim 6 mengabulkan dan 3 dissenting opinion, menurut Prof Saldi tidaklah benar. Melalui putusan yang telah dibacakan membuktikan tudingan MK bakal mengabulkan pemrohonan menjadi sistem proporsional tertutup terbantahkan. Baginya, tudingan-tudingan tersebut merugikan sembilan hakim konstitusi secara institusi. Sebab seolah pembahasan melalui RPH telah bocor ke luar MK.

Atas kekisruhan akibat kicauan Denny Indrayana, MK pun mengambil sejumlah langkah. Namun MK secara institusi tidak mengambil langkah hukum. Tapi menempuh jalur etik. Pertama, berdasarkan hasil rapat sembilan hakim konstitusi, MK bakal melaporkan Denny ke organisasi advokat tempatnya bernaung. Diketahui, Denny Indrayana selain menjadi akademisi, juga berprofesi sebagai advokat dengan bernaung di Kongres Advokat Indonesia (KAI).

“Jadi itu sedang disiapkan laporan. Biar organisasi advokat yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana melanggar etik advokat atau tidak,” ujarnya.

Kedua, MK sedang menimbang untuk menempuh sikap dengan bersurat ke organisasi advokat di Australia. Pasalnya Denny pun beracara di negeri kanguru itu. Tapi lagi-lagi MK menyerahkan ke organisasi advokat tempat Denny bernaung untuk menilai perbuatannya masuk tidaknya dalam pelanggaran etik.

Ketiga, sembilan hakim MK sempat diskusi membahas perlu tidaknya melaporkan ke penegak hukum. Tapi sembilan hakim konstitusi memilih sikap tidak mengambil melangkah jalur hukum. Namun, MK menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk bekerja lantaran sudah adanya laporan masyarakat terhadap Denny Indrayana akibat pernyataanya.

“Jadi kalau suatu waktu kami MK diperlukan, akan bersikap kooperatif. Kalau dianggap serius laporan polisi itu dan ditangani dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang objektif,” ujarnya.

Sesuai harapan

Menanggapi putusan MK yang tetap mempertahankan sistem pemilu 2024 dengan prorposional terbuka, Denny Indrayana mengamininya. “Alhamdulillah, Memang itu yang saya harapkan,” ujarnya pada salah satu stasiun televisi berita.

Baginya, sikapnya mengeluarkan pernyataan yang sempat menjadi polemik bukanlah sebagai bentuk contempt of court. Tapi sebagai bentuk public participation.  Dia menerangkan masyarakat perlu bersama mengawal sistem proporsional terbuka. Kekhawatiran Denny beralasan lantaran putusan MK teranyar yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal hal tersebut open legal policy yang notabene menjadi ranah pembentuk UU. Akibatnya putusan MK yang final dan mengikat tak dapat dikoreksi.

“Kita tidak mau seperti sistem putusan proporsional terbuka. Saya mengingatkan agar hati-hati karena putusan MK tidak bisa dikoreksi,” katanya.

Tapi demikian, Denny yang tercatat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam As-Syafiiyah (UAI) itu mengapresiasi sikap MK dengan tidak membawa ke ranah hukum berupa pemidanaan. Menurutnya keputusan MK tersebut menempuh pilihan bijak.

Terkait etis tidaknya perbuatannya sebagai advokat, Denny bakal siap beragumentasi dengan berdialog. Sebab langkahnya tersebut dianggap sebagai bentuk advokasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawal MK dan bagian kontrol peradilan. Maklum praktik mafia peradilan tak boleh diabaikan lantaran masih rawan terjadi, sepertihalnya di Mahkamah Agung.

Soal bakal dilaporkan ke organisasi advokat tempatnya bernaung, Denny mempersilakan. Dia menyerahkan sepenuhnya terhadap KAI dalam menilai langkahnya dalam mengawal putusan MK terkait uji materi Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017. “Apakah ini kalau dilaporkan ke organisasi advokat saya ke Kongres Advokat Indonesia, nanti biar direspon organisasi,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait