MK Tolak 3 Permohonan Uji Syarat Usia Minimal Capres-Cawapres, PSI: Kami Kecewa
Terbaru

MK Tolak 3 Permohonan Uji Syarat Usia Minimal Capres-Cawapres, PSI: Kami Kecewa

Sebuah pasal bisa disebut diskriminatif jika memuat norma yang membuat perlakuan berbeda berdasarkan ras, etnis, agama, status ekonomi, sosial, dan lainnya.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Hakim konstitusi Saldi Isra dan Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembancaan putusan pengujian batas syarat Capres dan Cawapres dalam UU Pemilu di Gedung MK, Senin (16/10/2023). Foto: RES
Hakim konstitusi Saldi Isra dan Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembancaan putusan pengujian batas syarat Capres dan Cawapres dalam UU Pemilu di Gedung MK, Senin (16/10/2023). Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan sejumlah putusan permohonan pengujian materil UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa perkara antara lain No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023. Ketiga permohonan itu intinya menguji Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 terhadap UUD RI Tahun 1945.

Perkara No.29/PUU-XXI/2023 pada petitumnya meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU7/2017 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 35 tahun’.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi Arif Hidayat mengatakan mahkamah menemukan fakta bahwa mayoritas fraksi di MPR yang kala itu mengamandemen UUD 1945 sepakat batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tidak diatur dalam konstitusi tapi UU.

“Jadi ini ranah pembentuk UU,” kata Arif membacakan sebagian pertimbangan putusan perkara No.29/PUU-XXI/2023 itu, Senin (16/10/2023).

Mempertimbangkan perkara yang sama, hakim konstitusi Saldi Isra, mengatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tak bisa disebut sebagai pasal diskriminatif. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu menjelaskan sebuah pasal bisa disebut diskriminatif jika memuat norma yang membuat perlakuan berbeda berdasarkan ras, etnis, agama, status ekonomi, sosial, dan lainnya.

“Pengaturan yang berbeda ini tidak bisa serta merta dikatakan diskriminatif,” ujarnya.

Hukumonline.com

Suasana pembatasaan putusan di Gedung MK. Foto: RES

Baca juga:

Lebih lanjut Saldi mengatakan batas usia Capres dan Cawapres merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Paling penting bagi MK ketentuan ini tidak boleh menimbulkan pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negara.

“MK berpendapat batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden untuk disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi ranah UU,” urainya.

Amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Anwar Usman, pada intinya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kemudian hakim konstitusi Suhartoyo dan Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). “Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” begitu petikan amar putusan yang dibacakan Anwar dalam perkara No.29/PUU-XXI/2023. Amar serupa juga dijatuhkan MK terhadap perkara No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023.

Terpisah, akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari,  menilai putusan MK ini patut diapresiasi karena tak menyangka MK akan menolak dan mempertahankan demokrasi konstitusinal dengan menjauhkannya dari nepotisme terhadap keluarga istana. Hal ini menjadi catatan penting untuk kembali membangun kepercayaan publik terhadap MK dan harus terus diawasi.

“Ini tak lepas dari rakyat Indonesia mengkritik dan mempermasalahkan ketua MK sebagai keluarga dalam persidangan terkait Gibran. Pengawasan publik ini nilai berharga dan modal penting proses pengawasan penyelenggara pemilu 2024 nanti,” katanya.

Kecewa

Menanggapi putusan itu pihak pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku kecewa. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI, Francine Widjojo, mengatakan meskipun kecewa tapi pihaknya sekaligus menghargai putusan MK tersebut. Apalagi ada dissenting opinion yang disampaikan hakim konstitusi Guntur Hamzah yang intinya sejalan dengan permohonan PSI dalam perkara itu.

“Kami kecewa permohonan ditolak tapi kami menghargai putusan MK dan kami mengapresiasi setinggi-tingginya pak Guntur yang memberikan dissenting opinion sejalan dengan permohonan kami,” paparnya.

Bagi Francine, putusan ini bukan soal nama Capres dan Cawapres yang diusung PSI, tapi dinilai ada diskriminatif terhadap kategori usia. Secara psikologis, usia 35-40 tahun itu masuk dalam kategori umur yang sama. Tapi dalam aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ada diskriminasi sebagaimana diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

Sayangnya, diskriminasi golongan umur itu tak dibahas secara detail dalam putusan perkara itu. Ke depan, partainya  bakal melakukan cara lain untuk mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, salah satunya dengan cara merevisi UU 7/2017 tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PSI, Mikhail Gorbachev, mengatakan putusan ini mendorong kaum muda untuk membuktikan kualitas dan integritasnya untuk mengampu jabatan sebagai pemimpin nasional. PSI sebagai wadah perjuangan para pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, anggota legislatif dan lainnya.

“Kami kecewa karena semua yang berusia di bawah 40 tahun tidak bisa maju (sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden) karena tidak ada pilihan bagi anak muda,” katanya.

Untuk diketahui, pengujian Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tercatat ada 13 perkara/permohonan dengan petitum dengan berbeda. Mulai meminta diturunkan batas usia minimal 21, 25, 35 tahun, minta pemaknaan pernah menjadi penyelenggara negara, berpengalaman menjadi kepala daerah, hingga minta dinaikkan menjadi maksimal 70 tahun sebagai syarat capres-cawapres.    

Tags:

Berita Terkait