Mahfud juga menegaskan dalam mengambil keputusan ini para hakim konstitusi mempertimbangkan asas manfaat. Kita ingin menyelesaikan ketegangan politik di Jawa Timur dan tidak tersandera dengan polemik pemilukada sehingga pemerintahan di Jawa Timur dapat segera berjalan, jelasnya. Ia juga menegaskan sengketa pilkada Jatim telah selesai di MK. Mulai saat ini, MK menganggap proses dan persoalan pemilukada Jawa Timur sudah selesai, tegasnya.
Sekedar mengingatkan, KPU Jatim telah menetapkan melakukan rekapitulasi hasil suara di seluruh provinsi Jatim. Suara tiga Kabupaten di Madura yang penghitungan dan pemungutannya diulang pun telah dimasukan ke rekapitulasi secara keseluruhan. Berdasarkan rekapitulasi hasil suara, Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) ditetapkan sebagai pemenang pemilukada Jawa Timur.
Tak puas dengan hasil tersebut, pasangan Kaji kembali mengajukan gugatan ke MK. Kaji menganggap dalam pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang itu masih banyak terjadi pelanggaran yang merugikannya.
Bingung
Kuasa Hukum Kaji, Andi M Asrun mengaku tak habis pikir dengan penolakan MK ini. Bingung, itu kata pertama yang ia lontarkan ketika diminta tanggapan atas penolakan MK. Menurut Asrun, sikap MK menolak untuk meregistrasi permohonan aneh, karena MK ternyata masih memberikan pendapat. Kok mereka memberikan pendapat bahwa permohonan ini substansinya terkait pelanggaran administrasi dan pidana? ujarnya heran.
Andi mengaku lebih bingung lagi dengan alasan penolakan perkara kliennya. Kalau alasannya administrasi dan pidana, seharusnya MK tak mengeluarkan putusan pada permohonan sengketa pilkada Jatim yang diajukan sebelumnya. Format gugatan kami kan hampir sama dengan format gugatan yang lalu, akunya.
Meski telah ditolak, kasus ini belum menunjukan tanda-tanda akan berhenti. Andi mengaku akan fokus pada laporan pidana pilkada ke Polda Jatim yang telah diajukannya. Laporan pidana sudah dimasukan ke Polda. Pelanggaran administrasi sudah diserahkan ke Panwas, tuturnya. Pendapat delapan hakim konstitusi yang menyatakan persoalan ini masuk ke ranah administrasi dan pidana, lanjutnya, akan dijadikan bukti. Kita akan jadikan bukti. MK telah membuktikan (dalam putusan sebelumnya) adanya pelanggaran pidana dan administrasi, tegasnya.
Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum pasangan Karsa Perry Cornelius mengaku gembira. Ini kabar gembira bagi kubu Karsa, ujarnya. Langkah selanjutnya adalah pelantikan pasangan Karsa. Ia mengharapkan pelantikan agar dipercepat setelah MK menolak meregister permohonan ini.
Perry mengaku sependapat dengan argumentasi MK bahwa substansi perkara ini merupakan lingkup administrasi dan pidana. Seharusnya memang dibawa ke pidana, bukan ke MK, ujarnya. Bila Kaji akan benar-benar menggunakan jalur pidana, Perry mengatakan kubu Karsa siap meladeni. Kita juga akan membawa mereka ke pidana. Kita punya bukti kecurang-kecurangan mereka, pungkasnya kepada hukumonline.