Pojok MPR-RI

MPR Tinjau Pembangunan Di Perbatasan Indonesia-Filipina

Ternyata ditemukan banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit

 

Mangindaan juga memuji Sangihe telah mentas dari daerah kemiskinan. Dari sinilah maka kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian dirinya berharap tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe.

 

Terkait masalah perhubungan laut, mantan Menteri Perhubungan itu ingin angkutan laut bersinergi antarpulau. Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, diharap dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur. Transportasi yang bersinergi itu tidak hanya untuk menunjang proses perdagangan namun juga untuk melayani kesehatan.

 

Agar berjalan efisien dan efektif, dirinya mengusulkan kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau cargo saja namun diharapkan kapal selain mengangkut penumpang juga mengangkut cargo.  Dengan cara ini tidak membuat jasa pelayaran rugi. 

 

Menjelang Natal dan Tahun baru, masyarakat Sulawesi Utara sangat membutuhkan banyak keperluan. Ia berharap agar Kementerian Perhubungan mampu menyediakan kapal yang ada sehingga di saat Natal dan Tahun Baru, masyarakat bisa merayakan dengan gembira. Mangindaan mengatakan MPR merupakan representasi dari anggota DPR dan DPD. Untuk itu masalah-masalah yang ada akan dibawa ke komisi-komisi terkait. "Sebagai mitra pemerintah maka masalah yang ada akan diselesaikan," ujarnya.

 

Tugas pokok MPR menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan mensosialisasikan Empat Pilar. "Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tak perlu dirisaukan karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa," pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait