“Ciri kebijakan pembangunan yang dikuasai oligarki yakni tidak mendengarkan masukan ataupun tidak melibatkan masyarakat. Padahal, pembangunan yang dilakukan itu merampas ruang hidup masyarakat,” ujar Pria kelahiran Bogor, 19 Agustus 1984 ini.
Hasil pembangunan yang dilakukan sebenarnya tidak mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan penggunaannya tidak optimal, seperti pembangunan bandara Kertajati dan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pemerintahan yang berjalan dinilainya bersifat koruptif, terbukti dari dilemahkannya KPK. Ketika masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah malah dihadapi direpresi.
Kata lain, Indonesia tengah menghadapi krisis demokrasi dimana kebebasan berpendapat kian dikekang. “Selain pembangunan masif, pemerintahan koruptif, masyarakat juga direpresi,” ujar pria yang memiliki hobi berkebun, menanam tanaman, dan memelihara kambing ini.
Kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan kerap diserang dengan berbagai cara, salah satunya melalui media digital. Modus seperti ini lazim ditemui sejak 1965 dimana kelompok atau individu yang bertentangan dengan rezim berkuasa diberi stigma tertentu seperti tuduhan komunis, radikal, liberal dan lainnya.
Tapi, menurutnya tantangan itu harus dijawab masyarakat sipil dengan konsolidasi baik itu gagasan dan perspektif yang sama untuk melihat persoalan secara obyekif. Gerakan masyarakat sipil perlu aktif menyambangi setiap tempat untuk memberikan pemahaman dan gagasan yang berbasis demokrasi dan HAM. Arah gerakan sosial ke depan harus digalang bersama menuju perbaikan.
Karena itu, advokasi yang dilakukan LBH harus menggunakan metode baru selain metode yang selama ini sudah berjalan. Advokasi yang dilakukan tak hanya menjalankan rutinitas di persidangan, melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, tapi juga menggugah kesadaran politik masyarakat melawan oligarki.
“Kita harus menggunakan metode baru di luar yang sekarang, kita harus berpikir out of the box. Selain melek hukum, anak LBH juga harus melek politik, misalnya bagaimana menghadapi tantangan di tahun politik 2024,” kata Isnur.
Selain Munir, Isnur juga pengagum Yap Thiam Hien. Isnur melihat Yap sebagai pengacara yang ideal sebagaimana Penjelasan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebut advokat salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM. “Advokat itu punya misi luhur, advokat itu bukan pembela yang bayar, tapi pejuang keadilan dan kebenaran,” imbuhnya.