Kejaksaan RI baru saja secara resmi melangsungkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2022 untuk menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran Kejaksaan RI Tahun 2023 mendatang. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Solo dan berlangsung selama 3 hari terhitung dari Senin (23/5/2022) kemarin sampai dengan penutupan di hari Rabu (25/5/2022). Tema yang diusung dalam Musrenbang tahun ini ialah “Peranan Kejaksaan dalam Mendukung Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Saya berharap kepada seluruh peserta Musrembang untuk mengoptimalkan momentum ini untuk bersama membangun Kejaksaan yang kita cintai ini semakin lebih baik lagi dan menjadi institusi yang profesional, berwibawa, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Ketua Umum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2022 Bambang Sugeng Rukmono dalam sambutannya sebagaimana dikutip dari unggahan video pada laman twitter Kejaksaan RI, Selasa (24/5/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajaran atas terselenggaranya acara Musrenbang tahun ini. Tidak lupa, ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II Kejaksaan se-Indonesia yang menghadiri acara itu karena telah konsisten menjalankan tugas dengan tetap semangat dengan penuh keseriusan dan berdedikasi meski ada di tengah situasi sulit.
“Forum ini bagian integral dari rapat kerja dan Pra-Musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tetapi forum ini merupakan rangkaian dan proses penyusunan rencana kerja Kejaksaan Tahun 2023. Dimana forum ini menjadi wadah seluruh satuan kerja atau unit kerja kejaksaan baik di tingkat pusat maupun daerah bersama-sama merumuskan dan menyusun draf rencana kerja Kejaksaan untuk satu tahun ke depan,” ucap Burhanuddin.
Baca Juga:
- Mencermati Definisi Restorative Justice di Beberapa Aturan
- Sejumlah RUU Ini Bakal Kedepankan Penerapan Keadilan Restoratif
Ia menjelaskan Murembang Kejaksaan RI Tahun 2022 baru pertama kali dilaksanakan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 20117 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, secara adab Kejaksaan mengelola keuangan dalam lingkungannya dengan proses perencanaan dan penganggaran yang sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Dibutuhkan sinkronisasi yang optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran yang diwujudkan dengan mengupayakan kesinambungan pelaksanaan perencanaan kinerja dan anggaran secara sistematis dan terencana oleh setiap satuan kerja di lingkungan kejaksaan. Untuk itu, Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2022 mengangkat tema Peranan Kejaksaan dalam Mendukung Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut selaras dengan tema Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengenai Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Jaksa Agung memandang dalam penyusunannya, draf rancangan kerja dan anggaran Kejaksaan perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan tentu saja disesuaikan dengan kesediaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tugas dan fungsi Kejaksaan akan dapat terlaksana secara optimal.
“Saya harap dengan keseriusan kita dalam menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program, dapat mengoptimalisasi alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas tugas fungsi Kejaksaan yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah,” tutupnya.