Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?
Utama

Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?

Membuat peraturan teknis pada level Perda tidak menjamin persamaan pengaturan terkait hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk kebijakannya yang bersifat regional. Padahal, perusahaan ojek online ini kan lingkupnya nasional.

Oleh:
Hamalatul Qur'ani
Bacaan 2 Menit

 

“Membuat peraturan teknis pada level Perda tidak menjamin persamaan pengaturan terkait hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk kebijakannya yang bersifat regional. Padahal, perusahaan ojek online ini kan lingkupnya nasional,” tukas Fitri.

 

(Baca Juga: Aturan STNK Badan Hukum Transportasi Online: Cara Pikir Lama Penghambat Model Bisnis Baru)

 

Kabiro Hukum Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyebut Pemprov tak berwenang mengatur soal transportasi online, mengingat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membatasi kewenangan Pemda untuk mengatur itu. Adapun dimensi urusan yang dapat diatur Pemprov hanya seputar ketertiban umum, ketenagakerjaan, perhubungan dan lainnya. Untuk urusan perhubungan, sambung Himawan, pemprov juga terbatas pada urusan jalan, terminal, penyediaan angkutan umum antar kota dalam satu daerah provinsi.

 

“Banyak yang minta Pemprov bikin aturan soal ini, tapi kan tidak ada kewenangan Pemprov tentang urusan transportasi itu, gubernur bisa apa? jadi jika Pemprov diharapkan untuk ngatur, maaf. Aturannya tidak ada,” tukas Himawan.

 

(Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah Tegas Soal Aturan Transportasi Online)

 

Di samping itu, Himawan tetap mengakui pentingnya regulasi soal ojek online diwadahi dalam UU mengingat besarnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang efisien, tengjangkau dan aman di tengah-tengah keterbatasan ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman dan murah.

 

UU LLAJ ‘Ketinggalan Zaman’

Dalam Diskusi yang sama, Fitri menyebut sudah saatnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) direvisi. Kontroversi soal ketidakjelasan status transportasi online (kendaraan pribadi/ angkutan umum) dianggap Fitri tidak terjadi karena kesalahan dalam pengaturan UU LLAJ, mengingat aturan yang dimuat dalam uu a quo sudah sesuai dengan situasi dan kondisi transportasi pada tahun 2009. Namun uu a quo sudah tidak relevan dengan perkembangan transportasi berbasis teknologi yang saat ini berkembang pesat.

 

“Pengaturan di UU No. 22 Tahun 2009 itu memang tak salah, tapi pada ’zamannya’, karena emang perkembangan teknologinya di tahun 2009 tak seperti sekarang,” ujar Fitri.

Tags:

Berita Terkait