Berita

Norma e-Government Bakal Masuk dalam Perubahan UU Pelayanan Publik

Pelayanan publik berbasis teknologi. Kendalanya, jaringan internet belum stabil dan menjangkau semua desa di seluruh Indonesia.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPU DPD) terus menyisir berbagai materi yang bermasalah dalam implementasi UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian memperkaya materi muatan perubahan UU Pelayanan Publik. Salah satu diantaranya tentang memasukkan norma baru berupa e-Government dalam materi muatan perubahan UU 25/2009.

Ketua PPUU DPD Badikenita Putri Sitepu mengatakan pihaknya sedang menyusun draf revisi UU 25/2009. Ada berbagai isu krusial yang perlu diakomodir dalam revisi UU 25/2009. Salash satunya, ada pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik sebagai bagian dari pelaksanaan e-government. Karena itu, pengaturan e-government menjadi bagian yang bakal diatur dalam materi muatan dalam draf RUU Pelayanan Publik.

“Kesiapan e-government merupakan salah satu norma baru yang akan dibahas dalam perubahan UU Pelayanan Publik,” ujar Badikenita Putri Sitepu dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah pemangku kepentingan secara virtual di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (25/3/2021). (Baca Juga: Pemerintah Sampaikan Enam Poin Penting Perubahan UU Pelayanan Publik)

Menurut dia, pengaturan terkait inovasi implementasi pelayanan publik perlu diatur mengenai insentif bagi pengembangan inovasi pelayanan publik.

PPUD DPD juga melihat perlu pengaturan pelayanan publik bagi kelompok rentan dengan pelayanan publik secara berjenjang. Perlu pula mengatur kerja sama antarsesama penyelenggara pelayanan publik dengan pihak lainnya,” ujar Senator asal Sumatera Utara itu.  

Anggota PPUU DPD Sukisman Azmy menilai konsekuensi dari dunia digital, pelayanan publik mesti diimbangi dengan ketersediaan teknologi serta jaringan internet yang stabil. Baginya, mau tak mau pelayanan publik mesti terintegrasi melalui jaringan internet secara luas. Hal itu pula menjadi persoalan. “Apakah mungkin Indonesia yang begitu luas hanya menggunakan satelit saja. Sebab UU ini harus didukung oleh teknologi yang mumpuni,” ujar senator asal Nusa Tenggara Barat itu.

Sementara senator asal Provinsi Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri menilai persoalan konektivitas di Indonesia menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Djafar tak menampik masih tak stabilnya jaringan internet di banyak daerah. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, terdapat 12.548 desa belum terakses jaringan internet fourth-generation technology (4G).

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait