Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dalam menggelar forum riset keuangan syariah (FKRS) tahun 2014. Acara ini akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 16 Oktober di kampus IPB Dramaga, Bogor. Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan 1, Mulya E Siregar, berharap melalui acara ini bisa melahirkan regulasi yang berbasis riset.
"Kami ingin regulasi berdasarkan basis riset," kata Mulya di Jakarta, Selasa (7/10).
Selain itu, lanjut Mulya, riset dan keterlibatan universitas memiliki peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Harapannya, melalui acara ini sejumlah inovasi kreatif baik terkait produk, channel distribusi, kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur pendukung sistem keuangan syariah dapat lahir.
Pengembangan sumber daya manusia di sektor keuangan syariah sangat penting mengingat industri keuangan syariah nasional yang belum sebesar konvensional. Dari data OJK per Agustus 2014, jumlah bank syariah sebanyak 12 bank, 22 unit usaha syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 2.582 jaringan kantor dengan total aset sebesar Rp251,26 triliun.
Untuk industri asuransi syariah tercatat sebanyak 49 lembaga atau meningkat 8,9 persen dibanding periode sama tahun 2013 dengan total aset Rp16,66 triliun. Sedangkan perusahaaan pembiayaan syariah saat ini sebanyak 48 lembaga pembiayaan dengan total aset Rp24,95 triliun.
Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, riset merupakan sebuah jalan untuk mencapai hasil yang memuaskan. "Melalui riset ini bisa mengambil keputusan dalam ilmu pengetahuan. Forum semacam ini bangun wahana untuk tukar menukar informasi, pengalaman, munculkan ide gagasan baru dan inovatif terutama di industri jasa keuangan syariah," katanya.
Ia mengatakan, industri keuangan syariah merupakan salah satu instrumen efektif dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Maka itu, inovasi pembiayaan untuk kemandirian pangan atau kedaulatan pangan menjadi sebuah keharusan. Atas dasar itu, melalui forum ini dapat dihasilkan kesimpulan dalam mencari solusi pembiayaan yang baik di sektor pertanian.
"Banyak pertanian yang perlukan pembiayaan bagi hasil, apakah itu masih berhasil, bagaimana solusi dihadirkan," tutur Herry.
Ia menuturkan, pengajaran ekonomi dan keuangan syariah akan terus dikembangkan oleh IPB. Saat ini, IPB telah memiliki program studi ekonomi syariah dan memiliki Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST). Menurutnya, penelitian yang dilakukan melalui FRKS ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang dapat ditelusuri kebenarannya.
"(Keuangan syariah, red) Memberikan alternatif tentang mekanisme jasa keuangan yang sudah berkembang di tempat lain dan terbukti mekanisme yang lebih berkeadilan. Kalau basisnya ilmu pengetahuan, kebenaran, data fakta di lapangan saya kira tidak seseorang pun dapat membantahnya," tutup Herry.
Penolakan di Bali
Menanggapi isu penolakan bank syariah di Bali, Mulya tak mau ambil pusing. Menurutnya, dalam sebuah kehidupan, pro dan kontra akan selalu ada. Ia menilai penolakan tersebut hanya bagian dari kurangnya sosialisasi mengenai keuangan syariah di Pulau Dewata tersebut.
"Mungkin bisa saja karena sosialisasi kurang di Bali. Biasa dalam kehidupan ada pro dan kontra. Mungkin belum sepenuhnya paham, sehingga pengembangan syariah di Bali itu dianggap misi agama, padahl tidak ada sama sekali. Ini adalah alternatif bagi masyarakat, yang ingin melaksanakan keuangan secara Islami," tuturnya.
Hal serupa juga diutarakan Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Edi Setiadi. Ia mengaku telah bertemu sejumlah kelompok di Bali. Mulai dari masyarakat ekonomi syariah Bali, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bali dan kalangan perbankan. OJK akan terus mencari pendekatan ke Bali agar bank syariah bisa diterima.
"Kita akan buat strategi lain di tiap-tiap daerah. Cari sukses story orang bali yang berhasil," pungkasnya.
"Kami ingin regulasi berdasarkan basis riset," kata Mulya di Jakarta, Selasa (7/10).
Selain itu, lanjut Mulya, riset dan keterlibatan universitas memiliki peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Harapannya, melalui acara ini sejumlah inovasi kreatif baik terkait produk, channel distribusi, kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur pendukung sistem keuangan syariah dapat lahir.
Pengembangan sumber daya manusia di sektor keuangan syariah sangat penting mengingat industri keuangan syariah nasional yang belum sebesar konvensional. Dari data OJK per Agustus 2014, jumlah bank syariah sebanyak 12 bank, 22 unit usaha syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 2.582 jaringan kantor dengan total aset sebesar Rp251,26 triliun.
Untuk industri asuransi syariah tercatat sebanyak 49 lembaga atau meningkat 8,9 persen dibanding periode sama tahun 2013 dengan total aset Rp16,66 triliun. Sedangkan perusahaaan pembiayaan syariah saat ini sebanyak 48 lembaga pembiayaan dengan total aset Rp24,95 triliun.
Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, riset merupakan sebuah jalan untuk mencapai hasil yang memuaskan. "Melalui riset ini bisa mengambil keputusan dalam ilmu pengetahuan. Forum semacam ini bangun wahana untuk tukar menukar informasi, pengalaman, munculkan ide gagasan baru dan inovatif terutama di industri jasa keuangan syariah," katanya.
Ia mengatakan, industri keuangan syariah merupakan salah satu instrumen efektif dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Maka itu, inovasi pembiayaan untuk kemandirian pangan atau kedaulatan pangan menjadi sebuah keharusan. Atas dasar itu, melalui forum ini dapat dihasilkan kesimpulan dalam mencari solusi pembiayaan yang baik di sektor pertanian.
"Banyak pertanian yang perlukan pembiayaan bagi hasil, apakah itu masih berhasil, bagaimana solusi dihadirkan," tutur Herry.
Ia menuturkan, pengajaran ekonomi dan keuangan syariah akan terus dikembangkan oleh IPB. Saat ini, IPB telah memiliki program studi ekonomi syariah dan memiliki Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST). Menurutnya, penelitian yang dilakukan melalui FRKS ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang dapat ditelusuri kebenarannya.
"(Keuangan syariah, red) Memberikan alternatif tentang mekanisme jasa keuangan yang sudah berkembang di tempat lain dan terbukti mekanisme yang lebih berkeadilan. Kalau basisnya ilmu pengetahuan, kebenaran, data fakta di lapangan saya kira tidak seseorang pun dapat membantahnya," tutup Herry.
Penolakan di Bali
Menanggapi isu penolakan bank syariah di Bali, Mulya tak mau ambil pusing. Menurutnya, dalam sebuah kehidupan, pro dan kontra akan selalu ada. Ia menilai penolakan tersebut hanya bagian dari kurangnya sosialisasi mengenai keuangan syariah di Pulau Dewata tersebut.
"Mungkin bisa saja karena sosialisasi kurang di Bali. Biasa dalam kehidupan ada pro dan kontra. Mungkin belum sepenuhnya paham, sehingga pengembangan syariah di Bali itu dianggap misi agama, padahl tidak ada sama sekali. Ini adalah alternatif bagi masyarakat, yang ingin melaksanakan keuangan secara Islami," tuturnya.
Hal serupa juga diutarakan Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Edi Setiadi. Ia mengaku telah bertemu sejumlah kelompok di Bali. Mulai dari masyarakat ekonomi syariah Bali, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bali dan kalangan perbankan. OJK akan terus mencari pendekatan ke Bali agar bank syariah bisa diterima.
"Kita akan buat strategi lain di tiap-tiap daerah. Cari sukses story orang bali yang berhasil," pungkasnya.