POJK 13/2026 mengatur sejumlah aspek dalam pelaksanaan demutualisasi, mulai dari saham Bursa Efek, pemisahan kepemilikan dan keanggotaan, pelaksanaan demutualisasi, hingga pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis. Regulasi tersebut juga mengatur pembagian dividen serta kewajiban pelaporan Bursa Efek.
Di sisi lain, OJK memberikan sejumlah ketentuan untuk memastikan perubahan struktur kepemilikan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek dan integritas pasar. Dalam ketentuan kepemilikan, setiap pemegang saham dapat memiliki paling banyak 5 persen dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan. Kepemilikan saham di atas 5 persen memerlukan persetujuan OJK.
Ketentuan tersebut ditujukan untuk mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan saham, dan pengendalian Bursa Efek oleh satu pihak. POJK juga melarang setiap pihak memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui afiliasinya.
Selain mengatur kepemilikan, POJK 13/2026 juga menempatkan aspek independensi dalam pelaksanaan demutualisasi. Demutualisasi tetap harus mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, serta fungsi pengaturan dan pengawasan Bursa Efek oleh OJK.
Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek juga diwajibkan terlebih dahulu melalui Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK sebelum dipilih. Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Bursa Efek juga wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Sejalan dengan penerbitan aturan tersebut, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Iding Pardi menekankan bahwa demutualisasi tidak boleh mengganggu independensi bursa dalam menjalankan fungsi dan perannya di pasar modal.
“Pesan utama dari POJK adalah jangan sampai demutualisasi ini, ada pemegang saham baru kemudian mengancam atau mengganggu independensi bursa. Jadi itu benar-benar ditekankan sekali oleh POJK, bursa harus tetap independen,” ungkap Iding sebagaimana dilansir Antara.
Terkait batas kepemilikan saham, Iding juga menegaskan ketentuan maksimal 5 persen serta perlunya persetujuan OJK untuk kepemilikan di atas batas tersebut. Sementara mengenai informasi porsi kepemilikan Danantara, ia mengatakan besaran tersebut hingga kini belum final karena masih menunggu persetujuan OJK.
“Jadi kabar yang beredar sekian persen sekian persen, atau pihaknya yang sudah beredar siapa itu masih menunggu proses persetujuan OJK, jadi itu belum firm, jadi kita tunggu aja,” pungkasnya.
















