Adapun peran inklusi keuangan yang kedua yaitu mendorong proses pemulihan ekonomi nasional sebagai enabler kelancaran pemberian dukungan finansial bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, terutama yang sulit dijangkau.
Negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan dengan mudah memetakan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menyalurkannya ke rekening yang dimiliki setiap warga masyarakat yang berhak.
"Penyaluran bantuan melalui lembaga jasa keuangan dengan mengoptimalkan teknologi informasi atau digital menjadi solusi utama di kala pembatasan sosial diberlakukan. Selain itu, perluasan akses pembiayaan dan permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat juga sangat diperlukan bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga membangkitkan usahanya di masa pandemi ini," kata Tirta.
Ia pun menyadari ekosistem inklusi keuangan yang telah dibangun mengalami tantangan yang begitu berat dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kami juga mendorong terbangunnya ekosistem digital yang terintegrasi dari hulu sampai hilir baik terkait dengan aktivitas ekonomi maupun akses produk jasa keuangan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi waktu maupun jarak," ujar Tirta.
Sementara itu peran inklusi keuangan yang ketiga yaitu untuk mendukung resiliensi atau ketahanan ekonomi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun.
"Kami berharap, dengan tersedianya dan dimanfaatkannya produk atau layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan dapat menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat agar dapat bangkit dari kondisi ekonomi saat ini," kata Tirta.