Omnibus Law Dianggap Cederai Sejarah Paten
Utama

Omnibus Law Dianggap Cederai Sejarah Paten

Pasal yang bakal dihapus adalah ruh dari UU Paten.

Oleh:
Hamalatul Qur'ani
Bacaan 2 Menit

Kritik juga datang dari Agus Sardjono. Guru Besar Bidang Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia itu berpendapat Pasal 20 UU Paten merupakan nyawa dari UU Paten. Jika dihapuskan, maka hilanglah makna keseluruhan substansi UU Paten.

Dari fakta sejarah, paten pertama kali lahir di Inggris pada abad ke 17, berasal dari keinginan raja Inggris untuk memberikan reward berupa hak monopoli (paten) selama beberapa tahun kepada para pedagang Chinese yang mau mengajarkan pembuatan produknya yang dijual di Inggris. Hak monopoli itu juga diberikan kerajaan Inggris kepada para pedagang Itali. Meski awalnya pedagang Itali keberatan karena khawatir bisa memunculkan banyak saingan dengan invensi serupa, akhirnya pedangan Itali menyetujui dengan mengantongi Surat Paten dari Kerajaan Inggris untuk memonopoli penguasaan produk dalam beberapa tahun sebelum invensi itu dibuka.

“Memang harus begitu. Ketentuan itu dulu berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dimana-mana berlaku. Karena memang konsep paten ya begitu, tak mungkin kita jadi pembeli selamanya,” ujarnya kepada hukumonline.

(Baca juga: Pendaftaran Paten Belum Optimal, Perguruan Tinggi Harus Berubah).

Alih teknologi dalam paten, Prof. Agus melanjutkan, merupakan suatu hal yang wajib. Itulah mengapa secara harfiah paten berarti ‘terbuka’; lawan dari kata ‘laten’ yang berarti ‘tertutup’. Konsep keterbukaan dalam paten menghendaki adanya keterbukaan invensi atau teknologinya untuk membuat barang. Reward atas kehendak inventor untuk membuka teknologi ini dibalas atau diberikan reward negara dengan hak monopoli berdasarkan TRIPs setidaknya 20 tahun (Article 14 angka 5 TRIPs Agreement).

“Jelas, paten itu adalah pertemuan dari kehendak inventor untuk mengungkapkan teknologinya. Lalu sama negara ditukar dengan reward berupa hak monopoli berdasarkan TRIPS 20 tahun. Jadi aneh kalau malah Pasal ini dianggap bertentangan dengan TRIPs,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum UI itu.

Untuk diketahui, merujuk alasan Pemerintah dalam Naskah akademik RUU Cilaka, disebutkan Pasal 20 bertentangan dengan Pasal 27 TRIPs atas alasan adanya unsur diskriminasi. Padahal, Agus menyebut diskriminasi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 TRIPs adalah perbedaan perlakuan antar warga bangsa, tak menyinggung persoalan alih teknologi dari produk itu. “Salah kaprah. Alih teknologi itu penting banget. Kita negara, masa mau jadi pembeli selamanya?” tukasnya.

Article 27 TRIPs (Patentable Subject Matter) menyebutkan “Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.5 Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced”.

Praktisi Hukum Kekayaan Intelektual Justika.com, Belinda Rosalina tak menampik adanya kehendak pelaku usaha untuk mempertahankana kerahasiaan teknologi suatu perusahaan. Apalagi, katanya, biaya yang dikeluarkan untuk menemukan teknologi itu tidak sedikit. Belinda mengusulkan, ada baiknya jika pemerintah mengelompokkan paten mana saja yang bisa berlaku seterusnya tanpa perlu dibatasi dan jenis paten apa saja yang perlu pembatasan.

Contohnya, obat-obatan yang berguna untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum seperti anti-virus dan semacamnya, bisa diwajibkan untuk alih teknologi. Sebab, jika resep obat dirahasiakan terus-menerus, maka ilmuan lain juga akan sulit untuk mengembangkan formula dari resep itu. Tetapi, untuk teknologi tertentu yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan umum harusnya tak perlu diwajibkan alih teknologi.

“Mestinya tak mencabut ketentuan Pasal 20 UU Paten itu sepenuhnya. Sebaiknya kelompokkan menjadi yang wajib alih teknologi dan yang tidak dengan pertimbangan kemaslahatan umum,” jelasnya.

Tags:

Berita Terkait