Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Jumat (10/3). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) atau Asosiasi Advokat Persaingan Usaha, pada Jumat (10/3) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertempat di Griya Patria, Jakarta Selatan. Perwakilan Mahkamah Agung, Hakim Agung Syamsul Maarif mengapresiasi Rakernas ICLA yang mengusung tema optimalisasi peran advokat karena saat ini memang para advokat harus didukung agar optimal kinerjanya khususnya di bidang persaingan usaha.
Baca Juga:
- PP Kemudahan Berusaha di IKN Diharapkan Beri Kepastian Hukum Para Investor
- Perlunya Penyempurnaan Regulasi Terkait LHKPN
- Waspada Kejahatan Pasar Modal yang Potensi Rugikan Masyarakat Lewat Goreng Saham
Angka perkara pidana yang melibatkan notaris semakin banyak. Sampai-sampai fenomena notaris yang tersangkut kasus pidana korupsi mengalami kenaikan tajam. Meski INI telah mempunyai MoU bersama Polri, disebutkan pihak Kejaksaan masih belum mempunyai MoU dengan INI. Keberadaan MoU diharapkan dapat menjadi pijakan kesamaan pandangan antara APH dengan kalangan notaris yang kerap terlibat dalam perkara pidana/korupsi.
Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menerima secara simbolis plakat penghargaan Top Indonesian Law Schools For Law Firm Leaders Ranking 2022. FHUP meraih peringkat delapan dari Top 10 Kampus Hukum Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menjadi almamater Partner kantor hukum ternama Indonesia.
Hari Wanita Internasional atau International Women’s Day (IWD) jatuh pada 8 Maret 2023. Hari tersebut diperingati untuk aksi meningkatkan kesetaraan terhadap pemenuhan hak perempuan. Pada tahun 2023 ini, tema yang diusung ialah ‘Embrace Equity’ (Rangkullah Ekuitas/Keadilan).
Praktik rangkap jabatan di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum, kendatipun adanya larangan. Padahal tujuan larangan rangkap jabatan sebagai upaya agar negara memberikan jaminan pelayanan publik secara optimal dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Termasuk menghindari benturan kepentingan. Tapi, faktanya ada puluhan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diketahui rangkap jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!