Kisruh yang sedang terjadi pada Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) berimbas terhentinya kegiatan belajar para mahasiswa. Perseteruan yang terjadi antara Rektorat ITB dengan dosen SBM ITB ini dilatarbelakangi pencabutan hak swakelola yang semula diberikan kepada SBM ITB.
Pencabutan swakelola ini semula melalui Surat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh No.1627/IT1.B06/KU.02/2021. Surat tersebut direspons para dosen yang tergabung dalam Forum Dosen SBM ITB yang berujung menyerahkan petisi pada November 2021.
Namun, petisi tersebut direspons dengan adanya Peraturan Rektor No.1162/IT1.A/PER/2021 yang menguatkan surat dari wakil rektor tersebut. Salah satu dampak dari kebijakan rektorat tersebut yaitu mengurangi kualitas mutu pendidikan SBM ITB serta gaji dosen. Menanggapi polemik ini, para orang tua mahasiswa SBM ITB meminta ITB segera menyelesaikan persoalan tersebut karena merugikan mahasiswa.
“Kami gelisah dengan situasi yang terjadi di SBM ITB saat ini. Kebijakan Rektor ITB yang mencabut otonomi pengelolaan Pendidikan di SBM ITB tanpa melibatkan pihak SBM ITB dan MWA ITB, telah mengakibatkan gangguan terhadap layanan Pendidikan di SBM ITB, yang merugikan anak-anak kami mahasiswa SBM ITB karena proses kegiatan perkuliahan menjadi terhenti. Kami sangat mengkhawatirkan masa depan pendidikan anak kami yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan seperti janji-janji dan program yang diberikan saat pendaftaran,” ungkap Perwakilan Orang Tua Mahasiswa SBM ITB, Ali Nurdin dalam konferensi persnya pada Kamis (10/3).
Baca:
- Forum Dosen SBM ITB Butuh Dialog untuk Tuntaskan Konflik Kebijakan Rektor
- Begini Tanggapan ITB Atas Polemik Pencabutan Hak Swakelola SBM ITB
Dalam konferensi pers tersebut dihadiri para orang tua mahasiswa lain antara lain Rudiyana SA, Dennyadi M, Andry Dahlan, Raimo Sembiring, Zainul Mufti, JS Kurniawan, Laode Sabur dan Nawa Tunggal.
Ali menyampaikan para orang tua mahasiswa merasa kecewa dengan sikap Rektorat ITB yang tidak aspiratif terhadap orang tua mahasiswa serta stakeholders lainnya. “Kami menilai kebijakan Rektor ITB mencabut otonomi pengelolaan pendidikan di SBM ITB tidak memenuhi Statuta ITB mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu transparansi, partisipatif, akuntabel, nirlaba, efisien dan efektif,” ungkapnya.