Bamsoet berharap pengungkapan kasus dugaan korupsi itu harus melalui hasil dari penyelidikan dan pengusutan sesuai standar ketentuan yang berlaku.
Bamsoet juga meminta pemerintah secara berkala melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap integrasi pejabat atau pimpinan daerah. Selain itu, dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat Daerah untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan korupsi di setiap instansi.
"Pengawasan realisasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tiap daerah, pertanggungjawabannya dan pelaporan realisasi anggaran harus dilakukan, agar dapat dilakukan upaya dini untuk mencegah terjadinya korupsi," jelas Bamsoet.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai KPK telah menunjukkan prestasi setelah melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
"Beberapa waktu lalu kita dengar banyak sekali keraguan-keraguan terhadap kinerja KPK karena berbagai isu yang tengah dihadapinya. Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan, mereka menjawab keraguan dengan prestasi," kata Sahroni.
Menurut dia, OTT tersebut menunjukkan bahwa KPK tetap bisa "tajam" dalam melakukan penangkapan dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini. Dia menilai penangkapan yang dilakukan KPK juga membuktikan kualitas kerja KPK yang baru yaitu mereka bekerja sangat hati-hati dan dalam senyap.
"Ini adalah KPK yang sekarang, meskipun banyak yang meragukan, namun tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya," ujarnya.