Otto Hasibuan Ajak Seluruh Advokat Terlibat Hukumonline Pro Bono Awards 2023
Terbaru

Otto Hasibuan Ajak Seluruh Advokat Terlibat Hukumonline Pro Bono Awards 2023

Kegiatan pro bono menjadi bentuk pengabdian seorang advokat atas profesinya tanpa memungut biaya layanan jasa hukum.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Ketua Umum DPN PERADI, Prof Otto Hasibuan. Foto: RES
Ketua Umum DPN PERADI, Prof Otto Hasibuan. Foto: RES

Silakan klik http://bit.ly/ProBono2023 untuk mengikuti survei Hukumonline Indonesia Pro Bono Awards 2023

Hukumonline bakal menggelar ajang bergengsi bagi profesi advokat dan kantor hukum berupa penghargaan Pro Bono Awards 2023. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi para advokat dan kantor hukum atas dedikasinya menjalankan profesinya dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono.

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Prof Otto Hasibuan mengajak seluruh komunitas advokat untuk berkontribusi positif kepada masyarakat melalui aksi pro bono. Aksi ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

“Saya sangat mendukung diadakannya kegiatan Hukumonline Pro Bono Awards 2023 ini. Pro bono merupakan titik nadi  semangat advokat itu terletak dalam proses pro bono itu sendiri. Siapa pun dia tanpa kecuali untuk melakukan kegiatan pro bono. Selama bisa berjuang sebagai advokat maka pro bono ini diadakan,” ujarnya kepada Hukumonline, Jumat (17/11/2023).

Dia menjelaskan praktik pro bono menjadi langkah yang amat positif bagi masyarakat  pencari keadilan. Khususnya masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantan hukum, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi. Acapkali persoalan finansial mengakibatkan masyarakat pencari keadilan kesulitan mengakses bantuan hukum.

Baca juga:

Baginya melalui kegiatan pro bono menjadi bentuk pengabdian seorang advokat atas profesinya tanpa memungut biaya layanan jasa hukum. Otto menegaskan, tidak hanya lembaga bantuan hukum (LBH), tapi pentingnya praktik pro bono dilaksanakan oleh kantor-kantor hukum besar.

“Saya imbau pada semua advokat yang ada di LBH, PBH maupun kantor pribadi untuk memberikan pro bono ini. Praktik pro bono ini sangat bagus dilakukan secara formal dan non-formal. Tidak perlu LBH yang melakukan pro bono ini, tapi lawfirm-lawfirm besar juga wajib pro bono jangan hanya pikirkan bisnis saja karena pro bono itu melekat pada access to justice,” katanya.

Sehubungan dengan penghargaan Hukumonline Pro Bono Awards 2023, Otto menyambut positif kegiatan tersebut. Dia berharap melalui kegiatan Hukumonline Pro Bono Awards 2023 dapat memberi semangat bagi  para advokat di seluruh Indonesia melakukan pro bono.

Terpisah, Chief Media & Engagement Officer Hukumonline, Amrie Hakim menyampaikan Hukumonline akan menggelar acara Indonesia Pro Bono Awards 2023 untuk keenam kalinya. Ajang ini sebagai bentuk apresiasi Hukumonline kepada para advokat dan kantor hukum yang berdedikasi dalam menjalankan kewajiban pro bono.

Ajang bergengsi bagi advokat dan kantor hukum, Indonesia Pro Bono Awards menjadi wadah edukasi akan pentingnya kerja-kerja pro bono bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam menegakkan hak-hak warga negara yang tak memiliki kemampuan ekonomi, tapi berhadapan dengan hukum.

“Sejak 2018 kami konsisten memberikan apresiasi kepada para advokat secara terus menerus melakukan kewajibannya melakukan pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Saat ini hingga tanggal 21 November adalah pengisian kuesioner, sehingga saya mengajak para pimpinan kantor hukum dan lawyer untuk mengikuti Indonesia Pro Bono Awards 2023,” ujar Amrie.

Dia berharap Pro Bono Awards dapat memberikan perhatian lebih kepada profesi advokat . Tak hanya itu, ajang penghargaan tersebut dapat menunjukkan kepada masyarakat profesi advokat tidak hanya bekerja secara komersial, tetapi juga memiliki empati dan mau menyediakan waktu untuk memberikan layanan hukum secara pro bono.

Penghargaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kompetisi dari profesi advokat sebagai penyedia jasa bantuan hukum dalam memberikan jasa hukum secara pro bono. Debgan begitu, kegiatan ini dapat menjadi kerja kolaboratif untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat di mata hukum. Dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat kewajiban bagi advokat  memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003.

Tags:

Berita Terkait