Selanjutnya, Hikmahanto menyampaikan demi kemanusiaan harus ada pengurangan penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang bertikai. “Pernyataan-pernyataan dari berbagai pemerintah juga harus dihentikan agar tidak terlibat dalam masalah baru dan justru melupakan para korban dan calon korban dari pertikaian yang ada,” katanya.
Perlu langkah nyata
Sebaliknya, Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai perlu langkah nyata untuk menghentikan arogansi Israel terhadap warga Palestina. Salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan pasukan perdamaian di zona konflik Palestina-Israel.
"Israel sangat keras kepala dan kebal terhadap kecaman, perlu diambil langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel, antara lain pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB," kata Fadli Zon dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (19/5/2021) seperti dilansir Antara.
Selain itu. kata dia, perlu didorong petisi internasional anti-zionis Israel dan mengefektifkan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel yang juga dilakukan sejumlah negara. Fadli mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB secepatnya mengambil langkah konkret untuk menghentikan aksi brutal dan pelanggaran oleh Israel.
"Situasi saat ini merupakan momentum bagi PBB menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel. Karena jelas sekali Israel telah melanggar sejumlah hukum internasional yaitu resolusi-resolusi DK PBB," tegasnya.
Seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militer-nya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967; Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal.
Dia menilai normalisasi hubungan dengan Israel merupakan bukan langkah yang positif karena itu dirinya menghimbau dunia internasional meninjau ulang. Menurutnya, beruntung Indonesia tidak mempunyai hubungan dengan Israel dan dirinya menghimbau kepada negara-negara yang mempunyai hubungan, harus mempunyai tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi-aksi brutal.
"BKSAP menilai kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel, tentu saja dapat menguras kredibilitas PBB dan terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB agar lebih demokratis dan independen serta berwibawa," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan adanya urgensi konsolidasi dukungan politik terhadap Palestina untuk menjaga harapan pendirian negara Palestina yang berdaulat, demokratis, dan layak.