Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah sepakat menjadikan tanah Papua yang saat ini masih terdiri dari dua provinsi dan akan dimekarkan menjadi beberapa provinsi lagi sebagai daerah-daerah otonom atau dengan otonomi khusus.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh. Mahfud MD mewakili pemerintah dalam sidang lanjutan uji materi UU Otsus Papua, yang digelar secara daring, Selasa (16/11/2021) seperti dikutip laman MK. “UU ini memuat arah pembangunan Papua secara komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan melalui afirmasi di berbagai bidang kehidupan yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama dari UU ini terus membangun Papua dalam rangka membangun NKRI,” jelas Mahfud di hadapan Majelis yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.
Pemohonan ini diajukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diwakili oleh Timotius Murib (Ketua), Yoel Luiz Mulait (Wakil Ketua I), dan Debora Mote (Wakil Ketua II). Para pemohon memohon pengujian beberapa pasal, seperti Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua yang dinilainya melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP). (Baca Juga: Majelis Rakyat Papua ‘Gugat’ Perubahan UU Otsus Papua)
Terkait dalil Pemohon yang menyebut revisi UU Otsus Papua tidak melibatkan Orang Asli Papua (OAP), Mahfud menyebut dalam menetapkan sebuah undang-undang hanya dibutuhkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1-2) UUD Tahun 1945. Hal ini merupakan bagian dari hak eksklusif Presiden dan DPR. Tapi, Mahfud tidak memungkiri keterlibatan masyarakat berupa masukan dan pendapat tetap dibutuhkan dalam proses pembentukan sebuah undang-undang.
“MRP yang menjadi Pemohon pengujian dalam perkara ini tidak berhak ikut menetapkan UU ini secara final, tetapi tetap berhak menyampaikan dan didengar pendapatnya dalam proses pembentukannya dan hal itu sudah dilakukan. Seperti nanti yang akan dibuktikan di persidangan ini, baik pusat berkunjung ke daerah‑daerah, baik Kantor Kemenko atau Kemendagri menerima kunjungan MRP dan mengundang narasumber‑narasumber, semua sudah didengar. Tetapi ketetapan akhir sesuai UUD Tahun 1945 hanya DPR dan Presiden yang menetapkan,” jelas Mahfud.
Berbagai Pendekatan
Mahfud menjelaskan pembentukan UU Otsus Papua menggunakan pendekatan dari bawah ke atas dan sebaliknya terkait implementasi kebijakan dan program-programnya. Hal ini bertujuan agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, dalam penggunaan otsus serta penentuan kebijakan dan prioritas program dilakukan secara bottom-up dan top-down.
“Dalam rencana pembentukan UU pemekaran daerah khusus papua nantinya maka insiatif pengusulnya ‘dapat’ berasal dari pusat dan ‘dapat’ berasal dari daerah sesuai kebutuhan politik dan pemerintahan yang ekseleratif dan akurat atau tepat sasaran,” tegas Mahfud.