Wabah virus Covid-19 yang menyerang dunia pada akhir 2019 lalu memberikan kontraksi yang cukup dalam terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Selain itu dunia juga dihadapkan pada konflik Rusia-Ukraina yang hingga saat ini masih berlangsung dan berdampak pada banyak aspek kehidupan.
Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, situasi demikian mengganggu banyak aspek kehidupan. Namun situasi ini juga memungkinkan percepatan dan perubahan positif di dalam pemerintahan, institusi, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
"Pandemi global dan konflik membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, dan mengganggu pasokan makanan, energi, serta rantai pasokan global menjadi kritis. Namun kondisi ini justru mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membuat langkah positif dalam membuat kebijakan kekayaan intelektual yang berdampak nyata," ujar Yasonna dalam pernyataan tertulis, Jumat (15/7).
Baca Juga:
- Perlindungan Hak Cipta bagi Pekerja Seni di Era Digital
- Jerat Hukum Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan
Menurutnya, DJKI kini selalu memastikan kebijakan-kebijakan berdampak nyata bagi komunitas yang sebelumnya merasa kurang terlayani. Seperti pemuda, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perempuan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis Jangka Menengah WIPO.
"Indonesia akan terus memastikan bahwa inovasi dan kreativitas bekerja untuk kepentingan semua," lanjut Yasonna.
Selain itu, ia menyatakan komitmen Indonesia untuk melanjutkan kolaborasi dan transformasi bersama dengan WIPO dalam memajukan kekayaan intelektual nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi rencana kerja sama teknis antara WIPO dan Indonesia yang sedang berjalan terkait ekonomi kreatif, merek, desain industri, UMKM dan start-up.