Pelaku Industri Tunggu Realisasi Kebijakan Ekspor Impor
Berita

Pelaku Industri Tunggu Realisasi Kebijakan Ekspor Impor

Dampak dari kebijakan ekspor impor diperkirakan terasa enam sampai sembilan bulan mendatang.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
Pelaku Industri Tunggu Realisasi Kebijakan Ekspor Impor
Hukumonline

Pelaku industri menunggu realisasi dua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dua kebijakan tersebut terkait dengan ekspor impor yang bertujuan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, efektifitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memakan waktu.

“Dampaknya akan terasa enam sampai sembilan bulan ke depan,” kata Fauzi di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurutnya, jika pemerintah ingin menurunkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maka tinggal menaikkan harganya. Namun, persoalan ini menjadi tantangan besar di tengah berlangsungnya tahun pemilu. Atas dasar itu, pemerintah mencari jalan lain dengan mengeluarkan paket insentif yang tingkat efektifitasnya terbatas.

“Kalau yang kami lihat yang membuat naik pesat (defisit transaksi berjalan, red) adalah impor BBM,” kata Fauzi.

Ia memperkirakan, tahun depan defisit transaksi berjalan masih akan terjadi. Namun untuk angkanya, kata Fauzi, akan lebih besar defisit transaksi berjalan di tahun 2013 ketimbang tahun 2014. Menurutnya, lebih kecil defisit transaksi berjalan di tahun 2014 lebih dikarenakan terjadi pada semseter II-2014.

“Tahun ini kita perkirakan diatas AS$32 miliar, tahun depan kita perkirakan AS$29 miliar. Dan penurunannya itu lebih terjadi di semester II-2014,” katanya.

Defisitnya transaksi berjalan, kata Fauzi, lebih dikarenakan masalah struktural. Dimana 60 persen permintaan ekspor dari Indonesia terkait komoditas energi. Sedangkan harga komoditas energi dalam dua atau tiga tahun terakhir terus menurun. Bukan hanya itu, angka impor terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang besar.

Atas dasar itu, jika harga komoditas tak menunjukkan kenaikan, maka defisit Indonesia hanya bisa diredam dengan cara menekan impor. Salah satunya melalui paket kebijakan yang beberapa waktu lalu dikeluarkan pemerintah atau melalui kenaikan harga BBM. “Tapi itu (kenaikan harga BBM) tidak mungkin dilakukan di tahun politik, sehingga yang dilakukan pertumbuhan terus turun,” katanya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait