Pelemahan Lembaga Antikorupsi Pengaruhi IPK Indonesia
Utama

Pelemahan Lembaga Antikorupsi Pengaruhi IPK Indonesia

IPK Indonesia meningkat, tapi peringkat menurun.

Oleh:
FATHAN QORIB
Bacaan 2 Menit
IPK Indonesia 2012 terpengaruh upaya pelemahan lembaga antikorupsi. Foto: ilustrasi (Sgp)
IPK Indonesia 2012 terpengaruh upaya pelemahan lembaga antikorupsi. Foto: ilustrasi (Sgp)

Transparency International (TI) sudah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Untuk tahun naga ini, dengan metode skor berbeda, IPK Indonesia mengalami kenaikan.

Jika tahun 2011 IPK Indonesia mencapai 3,1 (skala 0-10), sekarang menjadi 32 (skala 0-100). Tapi, dari sisi peringkat, Indonesia mengalami penurunan yakni, peringkat 110 pada tahun lalu, kini berada di peringkat 118 dari 176 negara yang disurvei.

Menurut Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Natalia Soebagjo, salah satu penyebab lambannya peningkatan IPK di Indonesia adanya upaya pelemahan terhadap lembaga antikorupsi. Pelemahan ini menghambat kinerja memberantas dan mencegah korupsi. "Karena itu upaya pelemahan seperti ini harus segera dihentikan," katanya di Jakarta, Kamis (6/12).

Karena itu, IPK akan meningkat jika penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi berskala besar harus terus didorong. Serta menjaga kemandirian dan kredibilitas kejaksaan, kepolisian dan pengadilan dalam menangani tindak pidana korupsi. Dua hal terakhir harus ditingkatkan ditambah dengan serta pelayanan publik dan mempermudah perizinan.

Menurutnya, terdapat beberapa perubahan dalam menilai IPK tahun ini dengan tahun lalu. Seperti rentang skala penskoran, di tahun lalu dari skala 0-10 dan di tahun ini dari skala 0-100. Selain itu, pertanyaan survei yang diajukan ke narasumber juga tak sama, umumnya lebih masalah akuntabilitas dan pelayanan publik.

Natalia menilai, dengan tak ada peningkatan IPK secara drastis, target Indonesia untuk mencapai angka 5 (0-10) atau 50 (skala 0-100) pada tahun 2014 menjadi kemustahilan. Apalagi apabila tak disertai dengan komitmen bersama. "Target Stranas (Strategi Nasional) untuk mencapai angka 5 pada 2014, suatu kemustahilan," katanya.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono sepakat bahwa pelemahan terhadap lembaga antikorupsi mempengaruhi nilai IPK Indonesia. Sejalan dengan itu, penanganan kasus-kasus besar harus menjadi prioritas yang dilakukan KPK. Ia berharap, skor IPK Indonesia untuk ke depannya dapat meningkat lagi.

Halaman Selanjutnya:
Tags: