Badan usaha merupakan pihak yang rentan terjerat praktik suap dalam tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini telah menangani perkara yang melibatkan entitas usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setidaknya sebanyak 373 orang yang telah selesai permasalahannya dan menjalani masa hukuman dalam menjalankan usahanya.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, menyebut badan usaha tersebut berkolusi dengan pejabat-pejabat lingkungan pemerintahan. Baginya, suap merupakan bentuk korupsi yang banyak dilakukan pelaku usaha. Seperti menghubungi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan pejabat-pejabat lainnya.
“Dan di situ ada KKN. Berkolusi untuk mendapatkan proyek karena punya kerabat atau saudara di pemerintahan,” ujarnya melalui keterangannya dalam Seminar dan Diskusi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha di Balai Sidang Universitas Bosowa Makassar, Jumat (24/02) pekan lalu.
Baca juga:
- Tiga Strategi Pencegahan Korupsi KPK di Sektor Pendidikan
- Evaluasi Total Strategi Pemberantasan Korupsi Menjadi Keharusan
Dia menilai, praktik suap ini terjadi karena masih banyak kalangan birokrasi yang membuka pintu dan kesempatan suap. Setidaknya dengan membuat aturan yang mempersulit pelaku usaha, agar yang berurusan akhirnya mengeluarkan uang untuk mempermudah urusannya. Johanis mengingatkan, pihak yang menyuap dan menerima suap terancam hukuman pidana bui.
“Sementara gratifikasi yang dihukum adalah yang menerima gratifikasi,” ujarnya.
Nah, dalam mencegah praktik suap, Tanak menjelaskan unsur pencegahan utama adalah komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Kemudian perencanaan yang baik dalam menjalankan usaha dan melakukan evaluasi jika ada hal yang tidak benar. Serta melakukan perbaikan sebagai respon atas evaluasi tersebut.
Selanjutnya upaya KPK dalam mencegah praktik suap oleh pelaku usaha diantaranya dengan membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) agar bisa bekerja sama dengan KPK. KAD akan membuat kajian-kajian tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha. Kajian itu akan dijadikan rekomendasi dan diserahkan kepada regulator dan para pengusaha, untuk selanjutnya bersama-sama memikirkan solusi yang terbaik.