Penunjukan dan pelantikan para penjabat kepala daerah, gubernur, walikota/bupati mulai dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 hingga penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024. Sejumlah kalangan memprotes mekanisme dan transparansi pengangkatan penjabat kepala daerah terutama dari kalangan TNI-Polri yang masih aktif.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penunjukan penjabat kepala daerah dari kalangan anggota TNI/Polri aktif tak perlu diperdebatkan. Seperti halnya penunjukan Kepala Badan Intilijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat yang masih berdinas aktif.
Namun demikian, Dasco menilai mekanisme dan penunjukan penjabat kepala daerah bakal menjadi pembahasan DPR, khususnya menjadi ranah kewenangan pembahasan di Komisi II. “Nanti kita minta komisi teknis untuk mengkaji terlebih dahulu,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).
Anggota Komisi VIII Achmad menilai keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menetapkan sejumlah penjabat kepala daerah dari unsur TNI-Polri aktif harus dievaluasi agar menjadi lebih transparan. Dorongan tersebut merespon usulan gubernur yang tidak diakomodir Mendagri. Alhasil, menimbulkan polemik penundaan pelantikan penjabat kepala daerah.
“Perlu dievaluasi kembali kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri tentang penetapan penjabat untuk bupati dan walikota yang tidak mengakomodir usulan dari gubernur,” ujarnya.
Baca Juga:
- Penunjukan Pj. Bupati Seram dari TNI Aktif Dinilai Langgar Hukum, HAM, dan Demokrasi
- Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI/Polri, Bolehkah?
Achmad berpendapat dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada), Mendagri memiliki hak prerogratif dalam penunjukan penjabat kepala daerah tanpa usulan maupun di luar usulan dari gubernur. Dalam menjalankan hak prerogatif itu, Mendagri semestinya tak hanya semata berprinsip pada kewenangan atau peraturan yang ada, tapi juga mempertimbangkan moral, etika politik, dan kearifan lokal.