Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 3-20 Juli 2021. Pembatasan tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 yang terus melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Pembatasan ini tentunya berakibat terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat seperti penutupan pusat perbelanjaan, perkantoran, pendidikan dan sektor usaha lain di luar esensial.
Meski dapat menekan laju penyebaran, PPKM Darurat akan mengganggu ketersediaan pangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat mengingat penerapan pembatasan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan.
“Pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi karena sebagian masyarakat kehilangan mata pencariannya. Untuk memastikan agar masyarakat, terutama mereka yang terdampak dan masyarakat prasejahtera, dapat tetap mengakses komoditas pangan dengan harga terjangkau, maka ketersediaan pasokan yang cukup perlu jadi fokus pemerintah,” jelas Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, Kamis (1/7).
Menurutnya, di tengah ketidakpastian ini akses pada kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi masyarakat. “Semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha maupun distributor pangan, harus bersinergi untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya. (Baca: Kemenkes Hapus Persyaratan Domisili Peserta Vaksinasi Covid-19)
Dia menjelaskan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 2020 sebanyak 31 persen lebih rumah tangga Indonesia mengalami kekurangan makanan di bulan Mei 2020, data Survey Frekuensi Tinggi Bank Dunia menunjukkan. Prevalensi yang lebih tinggi bagi rumah tangga yang berada di luar Jawa, prasejahtera dan yang pendapatannya terganggu, menunjukkan bahwa distribusi dan akses ekonomi berpengaruh kepada kerawanan pangan selama pandemi.
“Hampir semua sentra produksi pangan strategis di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Untuk itu, pelabuhan juga memainkan peran penting dalam proses distribusi ini. Namun yang lebih terpenting adalah pelaksanaan di lapangan yang memang harus sesuai aturan PPKM mikro darurat,” imbuh Felippa.
Ia mencontohkan beras, yang mayoritas diproduksi oleh Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan produksinya tidak hanya didistribusikan di Jawa namun juga hingga keluar Jawa. Felippa mengingatkan rantai pasokan makanan tidak hanya mencakup fasilitas pengolahan makanan tetapi juga meliputi pasokan pertanian serta bahan pengemasan dan industri pendukung makanan lainnya. Kekhawatiran dapat muncul dari para pengusaha industri pendukung makanan lainnya ini.