Pemerintah Diminta Kaji Ulang Menaikkan Harga BBM Bersubsidi
Terbaru

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Ada skema alternatif terkait kenaikan harga BBM yang sedang disiapkan pemerintah.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi Foto: Dokumen Hukumonline
Ilustrasi Foto: Dokumen Hukumonline

Keuangan negara mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar semakin memberatkan pemerintah. Untuk itu, rencana menaikan harga kedua jenis BBM bersubsidi itu menjadi jalan yang bakal ditempuh pemerintah. Tapi kalangan parlemen meminta pemerintah agar terlebih dahulu mengkaji tanpa terburu-buru memutuskan menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar bagi masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR, Muslim secara tegas di depan pemerintah dalam rapat paripurna menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia menyarankan pemerintah mencari jalan lain ketimbang menaikan harga pertalite dan solar sebagai bagian integral kebijakan fiskal negara terhadap kondisi perekonomian nasional diambang ketidakpastian.

“Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan segera diimplementasikan kami memandang Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut,” ujar Muslim dalam interupsinya pada rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (23/8/2022).

Politisi Partai Demokrat itu beralasan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat berdampak besar terhadap kondisi masyarakat kelas menengah dan bawah. Bahkan dikhawatirkan berada dalam situasi sulit yang berakibat pada jurang kesenjangan sosial mendalam. Pemerintah semestinya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki kedaruratan.

Seperti anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kemudian anggaran untuk penyertaan modal negara pada BUMN yang belum signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan dengan menaikkan harga BBM. Selain itu, mengkaji anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect, bahkan bermasalah. Sebut saja proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

“Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi,” kritiknya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattaliti punya pandangan senada. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga pertalite dan solar dapat berefek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat.

“Efek domino dari kenaikan harga BBM ini yang harus dilihat. Karena pasti berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok lain. Siapa yang mendapatkan dampak paling berat, pasti masyarakat kecil," ujarnya.

Dia menilai kenaikan harga-harga dikhawatirkan membuat masyarakat frustrasi. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Sejumlah alasan itu mestinya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil keputusan menaikkan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Senator asal Jawa Timur itu menyoroti mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran terkait optimaisasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Menurutnya masih perlu banyak persiapan instrumen dengan menggunakan aplikasi. Misalnya, masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum atas nama dirinya sendiri. Kemudian tidak semua pemilik kendaraan mahir menggunakan aplikasi pada smartphone, hingga tidak setiap hari orang online. Sebab boleh jadi kuota internet habis. Bahkan, tidak semua tempat SPBU terdapat jaringan internet yang stabil.

“Karena itu pemerintah perlu menyiapkan skema lain yakni cara paling simpel dan dapat diakses oleh penerima manfaat BBM subsidi,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanggar Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema alternatif terkait harga BBM. Menurutnya, penyiapan dan kajian terhadap beberapa skema masih dimatangkan. Tapi dalam waktu dekat, skema-skema tersebut bakal disodorkan ke Presiden Joko Widodo. “Skemanya sudah disiapkan beberapa alternatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana kenaikan harga pertalite. Dia mengingatkan agar kenaikan pertalite tak boleh berdampak terhadap penurunan daya beli, lonjakan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Sebab pertalite terkait dengan hajat hidup orang banyak.

“Jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati dihitung dampaknya jangan sampai menurunkan daya beli, konsumsi rumah tangga, menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan,” katanya.

Tags:

Berita Terkait