DPR meminta pemerintah agar menyusun langkah nyata dalam memberikan perlindungan terhadap anak Indonesa. Hal ini terkait maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di beberapa tempat. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara beberapa waktu lalu.
“Dewan meminta perhatian semua pihak terutama pemerintah agar melakukan langkah konkrit, terstruktur dan terprogram untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung membacakan pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung DPR, Senin (12/5).
Dikatakan Pramono, kasus kejahatan seksual terhadap anak makin memprihatinkan. Menurutnya, kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk semakin meningkat. Padahal jika merujuk pada peraturan dan perundangan yang ada, negara telah menjamin dan melindungi hak anak sebagaimana tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sayangnya, kata Pramono, implementasi UU tersebut belum maksimal menjamin hak anak-anak. Menurutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komnas Anak harus dapat memiminalisasi terjadinya kejahatan terhadap anak.
“Dewan meminta presiden untuk melakukan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan ahlak dan pribadi yang uuth tanpa diciderai oleh kekerasan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, DPR mendukung penuh usulan KPAI agar dlakukan pencanangan “Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia”.
”Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi beberapa tempat cukup mengagetkan dan memprihatnkan kita, terlebih kasus ini terjadi di dalam lingkungan sekolah yaitu Jakarta International School,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hukuman bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak harus diperberat melalui revisi undang-undang, sehingga lebih efektif dan mencegah serta membuat jera pelaku.
"Perangkat undang-undang perlu dilakukan penguatan, revisi dan penyempurnaan saat dijalankan sehingga ada efek tangkal, efektif dan hukuman yang tidak ringan bagi pelaku kejahatan itu," kata Presiden dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (8/5) lalu.
KepalaNegara mengatakan, bila diperlukan DPR bersama pemerintah bisa merevisi undang-undang terkait dengan cepat, mengingat kasus yang terjadi sangat meresahkan dan memprihatinkan.
“Dua minggu terakhirini pemerintah mendengar kemarahan masyarakat, sekaligus meminta agar kejahatan seksual terhadap anak bisa dicegah dan diberantas,” ujar Presiden.
SBY pada Kamis siang melangsungkan rapat kabinet terbatas dihadiri oleh para menteri terkait termasuk Kapolri dan Jaksa Agung membahas pencegahan dan penanganan kejahatan terhadap anak.
"Sebenarnya sejak kejadian itu dan kejadian sebelumnya pemerintah sudah menjalankan tugasnya. Misalkan, Polri sudah melakukan proses hukum demikian juga dengan kejadian di JIS, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepolisian juga sudah melakukan penegakan hukum," tutur SBY.
SBY menambahkan, pemerintah akan segera membuat program yang bisa berlaku secara menyeluruh dari mulai tingkat RT hingga tingkatnasional, juga di sekolah dan lingkungan sejenis untuk mencegah kejahatan dan kekerasan terhadap anak.
Pekan depan pemerintah akan mengundang pemangku kepentingan di bidang perlindungan anak seperti komisi terkait anak, organisasi perempuan, komunitas pakar, organisasi keguruan, dunia usaha, komunitas pers membahas pelaksanaan program nasional ini.
“Kalau ditanya kapan waktunya, ya sesegera mungkin, tidak perlu menunggu kelengkapan semua ada. Kita mulai bulan ini. Minggu depan saya akan undang komunitas untuk bicara, tidak berlama-lama, harus ada gerakan bersama,” pungkasnya.
“Dewan meminta perhatian semua pihak terutama pemerintah agar melakukan langkah konkrit, terstruktur dan terprogram untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung membacakan pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung DPR, Senin (12/5).
Dikatakan Pramono, kasus kejahatan seksual terhadap anak makin memprihatinkan. Menurutnya, kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk semakin meningkat. Padahal jika merujuk pada peraturan dan perundangan yang ada, negara telah menjamin dan melindungi hak anak sebagaimana tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sayangnya, kata Pramono, implementasi UU tersebut belum maksimal menjamin hak anak-anak. Menurutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komnas Anak harus dapat memiminalisasi terjadinya kejahatan terhadap anak.
“Dewan meminta presiden untuk melakukan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan ahlak dan pribadi yang uuth tanpa diciderai oleh kekerasan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, DPR mendukung penuh usulan KPAI agar dlakukan pencanangan “Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia”.
”Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi beberapa tempat cukup mengagetkan dan memprihatnkan kita, terlebih kasus ini terjadi di dalam lingkungan sekolah yaitu Jakarta International School,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hukuman bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak harus diperberat melalui revisi undang-undang, sehingga lebih efektif dan mencegah serta membuat jera pelaku.
"Perangkat undang-undang perlu dilakukan penguatan, revisi dan penyempurnaan saat dijalankan sehingga ada efek tangkal, efektif dan hukuman yang tidak ringan bagi pelaku kejahatan itu," kata Presiden dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (8/5) lalu.
KepalaNegara mengatakan, bila diperlukan DPR bersama pemerintah bisa merevisi undang-undang terkait dengan cepat, mengingat kasus yang terjadi sangat meresahkan dan memprihatinkan.
“Dua minggu terakhirini pemerintah mendengar kemarahan masyarakat, sekaligus meminta agar kejahatan seksual terhadap anak bisa dicegah dan diberantas,” ujar Presiden.
SBY pada Kamis siang melangsungkan rapat kabinet terbatas dihadiri oleh para menteri terkait termasuk Kapolri dan Jaksa Agung membahas pencegahan dan penanganan kejahatan terhadap anak.
"Sebenarnya sejak kejadian itu dan kejadian sebelumnya pemerintah sudah menjalankan tugasnya. Misalkan, Polri sudah melakukan proses hukum demikian juga dengan kejadian di JIS, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepolisian juga sudah melakukan penegakan hukum," tutur SBY.
SBY menambahkan, pemerintah akan segera membuat program yang bisa berlaku secara menyeluruh dari mulai tingkat RT hingga tingkatnasional, juga di sekolah dan lingkungan sejenis untuk mencegah kejahatan dan kekerasan terhadap anak.
Pekan depan pemerintah akan mengundang pemangku kepentingan di bidang perlindungan anak seperti komisi terkait anak, organisasi perempuan, komunitas pakar, organisasi keguruan, dunia usaha, komunitas pers membahas pelaksanaan program nasional ini.
“Kalau ditanya kapan waktunya, ya sesegera mungkin, tidak perlu menunggu kelengkapan semua ada. Kita mulai bulan ini. Minggu depan saya akan undang komunitas untuk bicara, tidak berlama-lama, harus ada gerakan bersama,” pungkasnya.