Presiden Joko Widodo resmi memperpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Tapi, perpanjangan PPKM harus memastikan tes, pelacakan, isolasi, dan vaksinasi digencarkan, sambil semua pihak harus tetap waspada dan selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Demikian pesan yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (3/8/2021).
Dia menilai kendati jumlah pasien positif Covid-19 mengalami penurunan di beberapa tempat, tapi tetap mengetatkan protokol kesehatan. Seperti, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, hingga rajin mencuci tangan setelah beraktivitas apapun dan di manapun. Sebab, muncul varian Covid-19 baru harus tetap diwaspadai.
“Perpanjangan kebijakan PPKM Level 4 ini mengharuskan pemerintah melakukan upaya testing, tracing, isolasi hingga memasifkan gerakan vaksinasi ke berbagai pelosok. Tujuannya demi mewujudkan kekebalan tubuh secara bersama-sama (herd immunity) sebagai upaya mencegah dan menghindari penyebaran Covid-19,” kata Puan.
Perempuan yang juga tercatat sebagai Anggota Komisi I DPR itu menilai kewaspadaan, upaya pencegahan dan penularan Covid-19, serta disiplin prokes merupakat paket yang tak terpisahkan satu sama lain agar Indonesia segera terbebas dari situasi pandemi. Itu sebabnya perlu memastikan pemerintah menjamin ketersediaan vaksin serta tak kendur melakukan pemeriksaan, pelacakan dan perawatan/isolasi terhadap setiap temuan kasus baru.
Selain itu, pemerintah harus terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia. Tak hanya di pulau Jawa dan Bali, tapi bergeser ke pulau-pulau lain. Ini untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus serupa di seperti di pulau Jawa-Bali. Hal lainnya, pemerintah harus menjamin hak tenaga kesehatan agar tetap dipenuhi karena selama ini menjadi pelaksana terdepan penanganan pandemi.
Sementara, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat meminta para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, setiap perpanjangan PPKM dijadikan sarana untuk memperbaiki berbagai kekurangan melalui upaya yang terukur dengan sejumlah indikator sasaran yang jelas. “Saya sangat berharap setiap tahapan kebijakan pengendalian Covid-19, apapun namanya, dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan sasaran yang jelas,” kata dia.
Perempuan biasa disapa Rerie ini menilai, dengan berbagai indikator sasaran yang jelas di setiap kebijakan yang diterapkan, maka stakeholder dapat segera memperbaiki sejumlah kekurangan yang terjadi. Dengan begitu, di setiap tahap kebijakan berikutnya dapat terwujud perbaikan yang signifikan, serta tak lagi mengulangi kesalahan yang sama.