Pemerintah Disarankan Tempuh Empat Langkah Hilirisasi Industri Sawit Berkelanjutan
Terbaru

Pemerintah Disarankan Tempuh Empat Langkah Hilirisasi Industri Sawit Berkelanjutan

Harus berpedoman pada Sustainable Development Goals. Perlu juga mendorong pembahasan RUU Perlindungan Buruh Pertanian dan Perkebunan yang masih mengantri dalam daftar Prolegnas jangka menengah.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Pemerintah terus mendorong industri sawit berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Sebab, sektor kelapa sawit memiliki peran penting mendorong peningkatan perekonomian Indonesia melalui kinerja perdagangan kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan signifikan. Terlebih, industri kelapa sawit melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi.

“Pengembangan industri hilir juga merupakan upaya strategis,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangannya, Jum’at (21/10/2022).

Menurutnya, upaya strategis tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, sehingga tak hanya bertumpu pada bahan baku. Tapi, perlu terus didorong ke sektor industri hilir hingga produk akhir. Dengan begitu, upaya tersebut menjadi nilai tambah bagi pendapatan dalam negeri.

Sementara Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof Rachmat Pambudy berpendapat hilirisasi industri sawit berkelanjutan perlu berpegang pada Sustainable Development Goals (SDGs). Antara lain mengacu pada pembangunan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, energi bersih dan terjangkau. Kemudian penanganan perubahan iklim serta berkurangnya kesenjangan.

Menurutnya, pembangunan industri sawit berkelanjutan diarahkan dengan berpedoman pada SDGs. Nah, dalam rangka mewujudkan hilirisasi industri kelapa sawit berkelanjutan, pemerintah disarankan menempuh sejumlah langkah. Pertama, pemerintah harus menjamin hak atas tanah para petani sawit kecil. Para petani sawit diberikan sertifikat hak milik atas tanah yang digunakannya dalam berkebun sawit tersebut.

Kedua, pemerintah perlu menjamin ketersediaan dan keteraksesan sarana produksi pertanian. Antara lain bibit berkualitas, pupuk yang bagus, saluran irigasi yang mumpuni, akses pembiayaan, hingga jaminan harga yang layak. “Jadi ada harga minimum tanda buah segar (TBS),” kata dia.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong realisasi industri hilir yang dimiliki petani. Langkah tersebut penting dalam menjamin terlaksananya hilirisasi industri berkelanjutan yang dimiliki petani. Keempat, hilirasi tak lantas berhenti pada crude palm oil (CPO), tapi berlanjut hingga minyak goreng. Dia berharap dengan empat langkah berhasil diterapkan, hilirasi industri sawit berkelanjutan bakal terwujud.

Tags:

Berita Terkait