Terbaru

Pemerintah Terbuka Terima Masukan Semua Pihak Terkait Reformasi Sektor Keuangan

Melalui sinergi serta upaya bersama, diharapkan reformasi sektor keuangan Indonesia akan mampu menjawab apa yang perlu dikembangkan selama ini, sehingga Indonesia akan memiliki sektor keuangan yang lebih andal, kuat, dan tangguh.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan reformasi sektor keuangan tak hanya merupakan tugas pemerintah dan parlemen (DPR). Pemerintah terbuka untuk masukan konstruktif dari pelaku jasa keuangan, investor, mitra internasional, lembaga penelitian, pakar, maupun masyarakat umum.

"Ini juga merupakan agenda penting bagi seluruh industri dan masyarakat," tegas Sri Mulyani dalam Indonesian Financial Group International (IFG) Conference 2022 di Jakarta, Senin (31/5).

Sri Mulyani turut menekankan pentingnya meningkatkan praktik tata kelola yang baik dalam sektor keuangan, tak hanya oleh manajemen perusahaan, tetapi untuk distributor dan agen untuk memastikan konsumen mendapatkan tingkat perlindungan yang dibutuhkan.

"Terutama di sektor asuransi dalam hal perusahaan asuransi menghadapi masalah pada izin yang harus dan dapat dicabut," tambahnya.

Baca Juga:

Menurut Menkeu, pemerintah saat ini juga sedang berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan dan peraturan terkait dengan kebijakan perlindungan konsumen lebih lanjut, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dengan semakin meningkatnya eksposur asuransi dari atau ke industri seperti pasar modal, maka dibahas pula kebijakan mengenai urgensi dan strategi peningkatan pengawasan yang terintegrasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat tak hanya terhadap asuransi, tetapi juga terhadap integritas pasar keuangan secara keseluruhan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait