Upaya pemerintah dalam mengatasi keterpurukan perekomian pasca pandemi Covid-19 masih terus dilakukan pemerintah. Kendatipun masih belum terlihat pemulihannya, pemerintah mesti mencari cara dengan mulai memetakan sektor yang terdampak serta pola pemulihannya.
“Perlu dilihat kembali sektor mana yang cukup terdampak akibat Covid-19 lalu dan sampai dengan sekarang belum terlihat pemulihannya dan inilah yang harus dipetakan oleh Kementerian Perindustrian,” ujar Head of Center Industry, Trade and Investment Institute for Develepment Economics and Finance (INDEF), Andry Satriio Nugroho melalui keterangannya, Jum’at (20/1/2023).
Dia menilai, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat memberikan insentif terhadap industri yang terdampak akibat badai Covid-19 serta pelemahan ekonomi global. Andry mencatat setidaknya sejak badai Covid-19 hingga masa pemulihan masih terdapat industri yang belum pulih, bahkan masih terpuruk.
Menurutnya, semestinya, pemetaan dapat dimulai sejak sub sektor yang masih terdampak dan masih belum cukup pulih distimulus dengan insentif misalnya. Tapi sayangnya, memang belum adanya kebaruan pola dalam strategi pemulihan terhadap industri terdampak. Karenanya, pemerintah memang perlu diingatkan agar adanya perubahan strategi.
Andy menyebut industri tekstil dan alas kaki menjadi sektor yang terdampak. Bahkan industri sektor tekstil pun belum beranjak dari keterpurukan. Pasalnya industri tekstil ‘digempur’ produk impor yang malah berimbas terhadap menurunnya permintaan dari luar negeri. Alhasil, ekspor produk tekstil dalam negeri pun anjlok.
“Selain itu tingginya inflasi ini masih belum bisa memulihkan kinerja subsektor industri dalam negeri yang sudah berbasis ekspor. Mungkin kalau saya bisa bilang mayoritas ekspor seperti tekstil pakaian jadi, alas kaki dan sebagainya.”
Ia melanjutkan saat pemerintah mengetahui sektor industri mana saja yang dapat diselamatkan, maka extra effort mesti diberikan dan diprioritaskan industri tersebut. Ironisnya, sambung Andry, masih banyaknya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Antara lain mobil listrik, kemudian fasilitasi subsidi dari mobil dan motor listrik.