Pendanaan SKK Migas Melanggar UU Keuangan Negara
Berita

Pendanaan SKK Migas Melanggar UU Keuangan Negara

Ada kesalahan tafsir dalam UU Migas.

Oleh:
FNH
Bacaan 2 Menit
Pendanaan SKK Migas Melanggar UU Keuangan Negara
Hukumonline

Tak lama setelah Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas, Kementerian ESDM segera mengambil alih BP Migas. Kemudian, Menteri ESDM Jero Wacik mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai landasan pembentukan lembaga baru SKK Migas.

Kali ini, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menilai pendanaan SKK Migas melanggar UU Keuangan Negara. Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, pendanaan SKK Migas atau yang sebelumnya dikenal dengan BP Migas harus diperbaiki. Pasalnnya, mekanisme pendanaan SKK Migas selama ini dan sampai saat ini dilakukan tanpa mekanisme APBN.

"Mekanisme ini harus diperbaiki," kata Hadi Purnomo dalam konferensi pers usai menyerahkan LHP LKPP 2012 ke DPR di Komplek Senayan Jakarta, Selasa (11/6).

Hadi menjelaskan, sejak BP Migas dibentuk pada 2002 sampai dengan akhir 2012, pemerintah membiayai BP Migas dari penggunaan langsung penerimaan migas tanpa melalui mekanisme APBN. Jumlah penerimaan negara dari sektor hulu migas yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN untuk tahun 2012 adalah sebesar USD 34.93 miliar. Penggunaan langsung ini, lanjut Hadi, bertentangan dengan UU Keuangan Negara Pasal 3 ayat (5).

Selain itu, BPK juga mengharapkan pemerintah segera mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan MK. Serta BPK masih menemukan permasalahan yang berulang pada penerimaan PPh Migas selama periode tiga tahun terakhir.

Permasalahan tersebut adalah pemerintah belum melaksanakan amandemen Product Sharing Contract (PSC) terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty dalam perhitungan PPh Migas yang dibayarkan kepada negara. BPK mengaharapkan segera dilakukan amandemen PSC untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, menilai ada kesalahan tafsir dalam pendanaan SKK Migas. Ia membenarkan bahwa UU Migas menjelaskan bahwa pendanaan SKK Migas dapat diambil dari penerimaan migas. Namun, pengambilan dana tersebut harus melalui mekanisme APBN. "Tidak bisa langsung ambil. Tetap harus dengan mekanisme APBN. Jadi sepertinya ada penafsiran yang keliru," kata Hasan Bisri.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan pihaknya mempersilahkan jika harus ada perubahan mekanisme pendanaan SKK Migas. "Kalau memang selama ini salah, ya silahkan diperbaiki. Gampang saja. Toh mekanisme ini yang dipakai sejak zaman Presiden Soekarno", katanya kepada hukumonline saat dihubungi melalui telepon.

Tags: