Pengacara: Rumah Rohadi Masih Berstatus Kredit
Berita

Pengacara: Rumah Rohadi Masih Berstatus Kredit

Rohadi masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).

ANT/Mohamad Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Panitera PN Jakarta Utara Rohadi langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (16/6). Rohadi terjaring operasi tangkap tangan KPK karena diduga menerima suap dari pengacara artis Saiful Jamil yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak.
Panitera PN Jakarta Utara Rohadi langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (16/6). Rohadi terjaring operasi tangkap tangan KPK karena diduga menerima suap dari pengacara artis Saiful Jamil yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak.
Pengacara Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi, Hendra Hendriansyah, mengatakan rumah mewah milik kliennya masih berstatus kredit atau belum lunas. Hal itu disampaikan Hendra Heriansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/9).

"Ada hal-hal lain menyangkut harta benda yang sudah disita. Menurut Pak Rohadi itu masih kredit statusnya, baik rumah maupun kendaraan. Saya juga tidak tahu dasarnya penyidik apakah itu masuk pengembangan dari penyidikan yang baru yakni gratifikasi dan TPPU (tindak pidana pencucian uang). Tapi, seyogyanya yang dilakukan adalah terkait harta benda yang berasal dari hasil kejahatan. Rumah di Pulau Gebang itu kredit," kata Hendra.

Rohadi diketahui tinggal di dua rumah mewah The Royal Residence, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Rumah pertamanya berada di Jalan Royal Boulevard Blok D3 No 8 sedangkan kedua berada di Blok A3 No 16 R yang nilainya ditaksir miliaran rupiah.

Menurut supir Rohadi, Koko, majikannya itu juga memiliki 19 mobil, selain itu rumah sakit, kapal penangkap ikan hingga wahana water park. “Water park itu baru wacana. masih tanah kosong belum terbangun. itu pun masih tanah masyarakat yang dipercayakan kepada Rohadi untuk dicarikan investornya yang bisa membangun. Rohadi sebagai tokoh yang dipercaya di situ," tambah Hendra.

Tanah itu adalah tanah warga yang sebagian sudah melakukan pengalihan jual beli tapi masih ada juga yang berstatus perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). "PPJB karena pembayarannya juga belum lunas, tapi ada juga murni tanah masyarakat yang belum dibayar tapi suratnya dititip di Pak Rohadi," ungkap Hendra.

Sedangkan dugaan pemberian mobil kepada Bupati Indramayu Anna Sophanah untuk pengurusan izin RS Reysa milik Rohadi di Indramayu, Hendra mengaku mobil tersebut bisa saja hanya dipinjamkan. (Baca Juga: KPK Dalami Pemberian Mobil dari Rohadi ke Bupati Indramayu)

"(Pemberian mobil) itu tanya langsung ke bupatinya sejauh mana kebenarannya, tapi yang jelas kendaraan itu kan Rohadi juga punya usaha rental mobil, apakah itu sifatnya sewa atau diberikan pinjaman fasilitas atau mugkin jual beli kan kita juga tidak tahu," jelas Hendra.

Saat ini, menurut Hendra, Rohadi masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator atau JC).

"Masalah JC itu masih dipertimbangkan apakah akan mengajukan JC atau tidak. Kami pada prinsipnya mengharapkan kalau seandainya memang JC itu bisa membantu Pak Rohadi maka hal itu kami kembalikan kepada Pak Rohadi. Kalau JC juga ada pengungkapan pelaku lain yang terlibat, tapi kalau tidak ada jangan mengarang-ngarang nanti malah menyulitkan orang dan menyulitkan diri sendiri," ungkap Hendra.

Seperti diketahui, Rohadi terjerat tiga kasus di KPK. Pertama, ia didakwa menerima Rp50 juta untuk membantu mengurus penunjukkan majelis yang menyidangkan perkara Saipul Jamil dan menerima Rp250 juta bersama-sama dengan menerima Rp50 juta untuk membantu mengurus penunjukkan majelis yang menyidangkan perkara Saipul Jamil untuk mempengaruhi putusan perkara Saipul Jamil yang ditangani Ifa. Kasus ini sudah diajukan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Kasus kedua, Rohadi disangkakan menerima gratifikasi untuk kasus yang tengah diproses di MA saat menjadi panitera pengganti di PN Jakarta Utara dan PN Bekasi dan ketiga Rohadi disangkakan sebagai tersangka pelaku pencucian uang. Dua kasus terakhir masih dalam tahap penyidikan di KPK.

KPK sudah menyita satu unit ambulans, satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Rohadi, satu unit mobil Toyota New Yaris, serta menyegel RS Reysa di Indramayu.

Tags:

Berita Terkait