Sapriyanto pun menghormati apa yang menjadi langkah KPK ini dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka. Meski begitu, ia menyampaikan sejumlah catatan, pertama kasus e-KTP ini disebut melibatkan sejumlah nama, sehingga ia berharap nama-nama lain yang terlibat dalam kasus ini ataupun perkara korupsi di KPK yang lain juga diproses hukum.
Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor |
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |
Kemudian dalam SPDP tertanggal 8 Januari 2018 itu yang kliennya dijerat Pasal 21 UU Tipikor yang disebutnya sebagai pasal karet. “Ini kan pasal karet yang bisa digunakan demi kepentingan, ini kan multitafsir, yang dimaksud mencegah itu apa sih, yang merintangi, mengagalkan tindak pidana apa sih?” ujarnya mempertanyakan.
Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang (UU Advokat) | Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004 |
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan | Pertimbangan: UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat. |
Apalagi Frederich ketika itu berstatus sebagai kuasa hukum Novanto sehingga menurutnya sah-sah saja jika ingin melindungi klien dengan caranya sendiri. Sapriyanto bahkan menyebut apa yang dilakukan KPK ini sebagai bentuk kriminalisasi karena Frederich sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat yang dilindungi UU Advokat. Dan hal ini disebut sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum terutama terhadap profesi para advokat.
“Sebab sesuai Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 terkait uji Pasal 16 UU Advokat, profesi advokat dilindungi ketika membela kliennnya baik di dalam maupun di luar persidangan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pihaknya akan mengajukan praperadilan terkait status kliennya sebagai tersangka, Sapriyanto mengaku akan mengkaji terlebih dahulu. “Ini sedang kita pertimbangkan mau dirapatkan di tim dulu, apa yang kita lakukan tentu kita akan pertimbangkan baik buruknya,” katanya.