Penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, dan Karanganyar, Jawa Tengah menuai kecaman dari berbagai pihak. Sebab penggerebekan dan penggeledahan itu dilakukan aparat gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, serta satuan Brimob Selasa (27/10/2026) dini hari. Tindakan itu berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung mi dan babi di Sukoharjo 12 September 2026 lalu.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum wajib berlandaskan asas hukum, profesionalitas, dan Standard Operating Procedure (SOP) yang terukur. Sekalipun kepolisian telah menyampaikan penjelasan resmi mengenai latar belakang penindakan serta mengembalikan barang inventaris pesantren, tetap saja diperlukan keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang humanis.
"Setiap agenda kepolisian harus berdasarkan surat perintah yang jelas dan terukur. Apa tujuannya, apa motif yang sedang diselidiki, dan apa dasar hukumnya. Jangan sampai hanya bermodal kabar angin kemudian aparat langsung melakukan penggerebekan," ujarnya kepada awak media, Minggu (1/11/2026) kemarin.
Abdullah menekankan proses penegakan hukum yang menyasar lingkungan pendidikan keagamaan tidak boleh menimbulkan keresahan, trauma, maupun dugaan intimidasi bagi para santriwati. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai aturan, jangan sampai justru mencederai hukum. Apalagi ada intimidasi terhadap penghuni pesantren.
Baca juga:
- KUHAP Baru Atur Penggeledahan-Penyitaan: YLBHI Soroti Keadaan Mendesak yang Rentan Penyalahgunaan
- Pakar Hukum Acara Pidana: Ketentuan Penyitaan KUHAP Baru Menghormati Pihak Ketiga Beriktikad Baik
Peristiwa ini menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap Polri secara menyeluruh dari pucuk pimpinan sampai tingkat paling bawah. Hal ini diperlukan jika ditemukan penyimpangan prosedur di tingkat lapangan untuk memastikan pengayoman berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kapolri harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat bisa bertindak semaunya tanpa mempertanggungjawabkan prosedur yang dijalankan. Semua harus dibuka secara terang benderang," ujarnya.
















