Penggunaan BBM Bersubsidi di Sektor Pertambangan Diperketat
Berita

Penggunaan BBM Bersubsidi di Sektor Pertambangan Diperketat

DPR menilai pemerintah belum menemukan solusi yang tepat untuk menekan penggunaan BBM bersubsidi.

Oleh:
YOZ
Bacaan 2 Menit


"Hal ini mengindikasikan pemerintah tidak cermat dalam melakukan prediksi penggunaan BBM bersubsidi termasuk salah satunya memperkirakan pertumbuhan kendaraan," ujarnya dalam keterangan pers.


Rofi mengatakan, overkuota yang dialami setiap tahun ini menyedot anggaran yang cukup besar. Pada akhir 2011, volume BBM kembali mengalami overkuota hingga mencapai 1,3 juta kiloliter (kl) atau setara dengan Rp3 triliun. Padahal sebelumnya, dalam APBN-P 2011 sudah ditetapkan kuota BBM sebesar 40,49 juta kl.


Namun, kenyataannya penggunaan BBM subsidi hingga akhir 2011 membengkak hingga mencapai 41,79 juta kl. Secara total subsidi BBM 2011 pun mencapai angka yang sangat fantastis, yakni Rp167 triliun.


“Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2013, dalam menetapkan anggaran subsidi BBM pemerintah juga mempertimbangkan harga minyak Indonesia (ICP) USD100 per barel, volume konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton, alpha BBM sebesar Rp642,6 per liter, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar AS,” kata Rofi.


Menurutnya, berbagai kebijakan energi pemerintah tidak terealisasi dengan baik untuk menekan subsidi, seperti mendorong kebijakan energi alternatif konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang berjalan lamban. Selain itu, program penghematan selama ini digaungkan sangat lemah dengan daya persuasif yang buruk, sehingga tidak berdampak signifikan dalam upaya mengurangi pembengkakan kuota.


"Lonjakan kuota BBM sebesar ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap perkembangan energi alternatif, misalnya BBG. Sebab pemanfaatan energi alternatif akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM," pungkasnya.

Tags: