"Diharapkan ke depannya hal ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena kemudahan transaksi keuangan secara elektronik yang dapat dinikmati masyarakat secara luas," katanya.
Sebelumnya, BI telah menerbitkan pedoman uji coba branchless banking yang akan dilaksanakan di delapan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI Mulya E Siregar, terdapat persyaratan dari BI terhadapp bank yang akan melaksanakan uji coba ini. Awalnya, bank tersebut harus mengajukan permohonan ke BI untuk bisa ikut serta melakukan uji coba.
Setelah itu, BI akan memverifikasi data dari bank tersebut, apakah layak ikut uji coba atau tidak. Terdapat lima bank yang akan melaksanakan uji coba tersebut. Yaitu Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank BTPN, Bank BRI dan Bank Sinar.
Menurut Mulya, bank-bank tersebut wajib mensupervisi agen-agen yang nantinya akan menjadi UPLK di tiap daerah. Jika ada dispute dalam uji coba ini, bank tersebut bertanggung jawab dan penyelesaiannya bisa dilakukan ke BI. Tapi, jika dispute tersebut mengenai tindak pidana yang dilakukan para agen seperti membawa lari dana masyarakat, maka UPLK atau agen tersebut bisa dipidanakan.
Namun, dalam pedoman uji coba ini tak akan ada sanksi yang akan dikenakan selama masa uji coba berlangsung. Tapi, sewaktu-waktu BI dapat mengentikan proyek uji coba sebelum batas waktu pelaksanaan berakhir apabila bank dan perusahaan telekomunikasi tidak memenuhi hal-hal yang dicantumkan dalam pedoman umum, atau adanya kondisi tertentu yang menurut penilaian bank sentral dapat meningkatkan risiko yang bisa merugikan masyarakat.
Sehubungan dengan pengentian proyek uji coba ini, bank dan perusahaan telekomunikasi tetap wajib menyelesaikan kewajiban kepada nasabah dan pihak yang terkait dalam uji coba tersebut.