Pengusaha ‘Gugat’ Permenaker Upah Minimum 2023 Hingga Informasi Lowongan di Law Firm
Pengusaha ‘Gugat’ Permenaker Upah Minimum 2023 Hingga Informasi Lowongan di Law Firm
Terbaru

Pengusaha ‘Gugat’ Permenaker Upah Minimum 2023 Hingga Informasi Lowongan di Law Firm

Pelaku penjarahan bantuan korban gempa bisa dipidana, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) 53 oleh Kejagung, dan ada persoalan dalam proses legislasi terkait rencana revisi UU IKN.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Pengusaha ‘Gugat’ Permenaker Upah Minimum 2023 Hingga Informasi Lowongan di Law Firm
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Senin (21/11). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

  1. 5 Alasan Asosiasi Pengusaha ‘Gugat’ Permenaker Upah Minimum 2023

Puluhan asosiasi pengusaha secara resmi telah menunjuk Prof Denny Indrayana (Integrity Law Firm) sebagai kuasa hukum untuk mengajukan uji materi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Ada 10 asosiasi pengusaha yang mengajukan permohonan uji materi tersebut.

Baca Juga:

  1. Revisi UU IKN, Ada Persoalan Serius dalam Tata Kelola Legislasi

Strategi pemerintah dalam mewujudkan rencana besar memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seolah sedikit bergeser. Payung hukum pemindahan IKN dengan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru diberlakukan dalam rentang waktu 9 bulan belakang terakhir malah bakal direvisi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah memasukkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang salah satunya RUU IKN. Hal ini menunjukkan buruknya tata kelola legislasi pemerintah dan DPR.

  1. Ancaman Pidana Pelaku Penjarahan Bantuan Korban Gempa

Penghadangan yang dilakukan oleh warga di titik poin utama gempa Cianjur berkemungkinan besar akan berdampak pada daerah dan desa yang ada di pelosok, sehingga daerah pelosok tidak dapat menerima bantuan dan itu merugikan mereka sebagai yang berhak menerima bantuan.

  1. Simak! Informasi Lowongan Associate di 3 Law Firm

Biasanya, informasi lowongan pekerjaan dari suatu firma hukum disebarkan melalui situs resmi atau media sosial firma hukum yang bersangkutan. Ditutup akhir November 2022, Hukumonline mengkompilasikan informasi 4 lowongan kerja di 3 firma hukum Indonesia. Mulai dari Mid Level Associate di ABNR Counsellors at Law, Senior Associate dan Junior Associate di BRAVA & RIZA Advocates, sampai dengan Senior Associate Corporate Lawyer di Altruist Lawyers.

  1. Cerita Jaksa Agung Membentuk Satgas 53

Mekanisme pengawasan internal terhadap jaksa di korps adhyaksa berada di ranah Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Dalam perkembangannya penguatan pengawasan harus terus dilakukan untuk memantau perilaku dan kinerja para jaksa agar on the track yang digariskan organisasi Kejaksaan Agung. Salah satunya, Kejaksaan Agung telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) 53. 

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!  

Tags:

Berita Terkait