“UU No.5/1999, saya harap dapat dipedomani oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan adanya panduan serta legalitas hukum yang berlaku, kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan stakeholder,” ujar Nasrun.
Sebelumnya, kemajuan teknologi turut dibarengi dengan perkembangan ekonomi digital. Bukan tidak mungkin, hal ini menyebabkan terjadinya praktik usaha tidak sehat khususnya di dunia digital. Oleh sebab itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupaya meningkatkan kierjanya untuk memantau ada tidaknya praktik usaha tidak sehat di bidang ekonomi digital.
Komisioner KPPU Kurnia Toha mengatakan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya persaingan usaha kurang sehat. Oleh sebab itu, KPPU malakukan pengawasan di sektor ini.
“Ini jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan KPPU, baik dari kebijakan maupun potensi persaingan usaha,” katanya.
Mantan Ketua KPPU ini juga mengatakan bahwa KPPU memerlukan adanya harmonisasi kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, KPPU menggandeng Kementerian Kominfo dalam bekerja mengawasi persaingan yang dimungkinkan terjadi. Menurutnya, KPPU siap menjadi rekan khusus Kominfo dalam penyusunan regulasi sektoral yang efektif dan fleksibel dalam meningkatkan perkembangan ekonomi digital dan teknologi yang sangat pesat.
Adapun tujuan MoU itu untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di bidang komunikasi dan informatika.