Belum lama ini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Ketahanan Siber Dalam Konteks Ketahanan Nasional”, Senin (30/5/2022). Diisi oleh Dekan FHUI Dr. Edmon Makarim, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Tenaga Profesional Lemhanas Marsda TNI (Purn.) Baskoro Arianto, serta Direktur Corporate Affairs dan CTO Microsoft Indonesia yakni Ajar Edi dan Panji Wasmana.
Para narasumber memandang ketahanan nasional Indonesia tidak terlepas dari pentingnya keamanan siber. Selain itu, kualitas keamanan siber Indonesia dipengaruhi oleh aspek hukum dan kebijakan. “Pemanfaatan teknologi siber tidak dapat lepas kaitannya dengan kepentingan nasional setiap negara. Karena itu, Indonesia harus menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa dan negara di ranah siber dengan memberi perhatian besar pada aspek kedaulatan dalam pelindungan data dan penegakan hukum terhadap berbagai serangan dan kejahatan siber,” ujar Dekan FHUI Dr. Edmon Makarim dalam pemaparannya.
Ia memandang perihal potensi risiko dari kerentanan produk siber memerlukan kejelasan pertanggungjawaban hukum. “Penguatan kerangka hukum di tingkat Undang-Undang perlu diprioritaskan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di ranah siber,” tegas Edmon.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN menjelaskan bagaimana BSSN telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas keamanan siber Indonesia; meningkatkan kemandirian teknologi siber nasional; dan meningkatkan kualitas respon terhadap berbagai insiden siber. Diantaranya dengan penguatan National Security Operations Center (NSOC) dan pembangunan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk sektor pemerintahan dan privat.
Baca Juga:
- Mengenal Cyber Law dan Aturannya
- Mengenal Suprastruktur Politik Indonesia
- Mengenal Kebijakan Perdagangan Internasional di Bidang Impor
Menanggapi hal itu, Tenaga Profesional Lemhanas Marsda TNI (Purn.) Baskoro Arianto menekankan fakta bahwa keamanan siber merupakan bagian dari salah satu isu strategis ketahanan nasional, khususnya dalam aspek transformasi digital. Disamping keamanan siber sendiri, masih terdapat isu strategis ketahanan nasional lain dalam lingkup transformasi digital.
“Meliputi aspek mengenai ekonomi 4.0, infrastruktur digital, dan pertahanan siber. Pada akhir paparannya beliau menyimpulkan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh diperlukan pembangunan ketahanan siber nasional melalui kebijakan ketahanan siber,” ujar Marsda TNI (Purn.) Baskoro Arianto.
Keamanan siber memberi dampak krusial terhadap berbagai aspek termasuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ajar Edi dan Panji Wasmana dari Microsoft Indonesia menyampaikan bahwa potensi risiko akibat banyaknya serangan siber juga meningkat berbarengan dengan pemanfaatan teknologi digital di era pandemi.
“Kontribusi Microsoft untuk meningkatkan kualitas keamanan siber diantaranya telah dilakukan berbagai inovasi teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Aliansi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi juga dipandang sangat penting untuk meningkatkan kualitas ketahanan siber nasional.”
Untuk itu, kebijakan keamanan dan ketahanan siber yang lebih menyeluruh dan mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis teknologi, namun juga termasuk aspek sosial ekonomi menjadi kebutuhan krusial. Di penghujung FGD, para narasumber mengharapkan kebijakan keamanan dan ketahanan siber Indonesia nantinya akan dapat melibatkan multi stakeholder. Mulai dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Mereka berharap agar kebijakan yang dilahirkan bisa tepat sasaran dengan implikasi yang begitu besar.