Ketiga, adanya celah di sektor kebijakan dan regulasi. Menurutnya, command centers yang dimiliki Jakarta tidak digunakan secara maksimal dan optimal. Terutama saat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal, data-data dari command centers dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan baik.
“Pembuatan kebijakan belum sepenuhnya berdasarkan data dan informasi faktual yang tersedia,” kata dia.
Perwakilan Konsorsium Hukumonline dan RuangWaktu, Nurulitha Andini Susetyo.
Dalam perkembangannya terdapat tantangan isu minimnya perlindungan data pribadi milik publik. Sebab, hingga kini belum terdapat aturan khusus perlindungan data pribadi. Namun begitu, kata Nurulitha, Pemprov DKI Jakarta semestinya bisa menjamin perlindungan data warga Jakarta tanpa perlu menunggu adanya UU tentang Perlindungan Data Pribadi. Maklum, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi masih mandek pembahasannya antara DPR dan pemerintah di parlemen.
Tantangan lainnya, masih ada kesulitan mengimplementasikan data terintegrasi dalam pelayanan publik. Sebenarnya, kata Nurulitha, DKI Jakarta telah memiliki “Jakarta Satu Data”. Program ini telah menjadi embrio yang baik untuk mewujudkan integrasi data publik. Hanya saja, perlu ditingkatkan lebih matang agar dapat mendorong kebijakan yang disusun tepat sasaran. “Dari semua gap analisis ini kami mencoba mengimplementasikan rencana aksi nantinya.”