Pentingnya Kolaborasi Mewujudkan Layanan Publik Terintegrasi di Jakarta
Terbaru

Pentingnya Kolaborasi Mewujudkan Layanan Publik Terintegrasi di Jakarta

Perlu memikirkan untuk mencapai target rencana strategis berbagai layanan publik, khususnya di Pemprov DKI Jakarta melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan berbagai terobosan.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit
Sejumlah narasumber dalam diskusi virtual bertajuk 'Pendekatan Cerdas untuk Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Jakarta', Kamis (14/10/2021). Foto: RES
Sejumlah narasumber dalam diskusi virtual bertajuk 'Pendekatan Cerdas untuk Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Jakarta', Kamis (14/10/2021). Foto: RES

Beragam upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun dan mewujudkan layanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat terus dilakukan. Hal ini dilakukan sejak terbitnya Pergub DKI Jakarta No.306 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City. Tapi, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan layanan publik berbasis digital yang mudah diakses publik.

“Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi membangun sistem dengan melibatkan elemen masyarakat. Seperti kampus, industri, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya dalam arah besar mewujudkan smart city,” ujar Head of Data & Analytics at Jakarta Smart City pada Departemen Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Juan Intan Kanggrawan dalam diskusi virtual bertajuk “Pendekatan Cerdas untuk Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Jakarta”, Kamis (14/10/2021).

Dia menilai dengan adanya berbagai macam layanan publik membutuhkan banyak kolaborasi dan integrasi agar menjadi lebih mudah. Seperti dimulai dengan menciptakan smart city ecosystem platform yang ujungnya terciptanya Jakarta Smart City. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadi momentum mentransformasikan menjadi aktivitas digital dan mengintegrasikan data yang tersimpan secara sistematis serta terjaga keamanannya oleh pemerintah.

Dia yakin dengan beragam gagasan dalam mewujudkan smart city bakal banyak manfaat untuk kemudahan masyarakat mengakses berbagai layanan publik. Besar harapan dapat melebar ke level nasional dengan layanan publik berbasis digital satu data. Seperti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat mengakses berbagai layanan publik, mulai informasi layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pajak dan retribusi, kependudukan, hingga perekonomian.

“Nanti ada berbagai layanan yang bisa diakses dengan mudah melalui satu pintu yaitu platform Jakarta Kini (Jaki),” ujarnya. (Baca Juga: Pendekatan Cerdas untuk Integrasi Sistem Informasi Layanan Publik di Jakarta)  

Seperti diketahui, platform Jaki merupakan aplikasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tagline “satu platform untuk beragam kebutuhan di Jakarta”. Platform super-app Jakarta tersebut dirancang sebagai one stop service untuk membantu warga Jakarta menemukan beragam layanan untuk kebutuhannya sehari-hari melalui satu aplikasi.

Juan Intan melanjutkan melalui aplikasi Jaki bisa memperbaharui transformasi digital dan data kependudukan. Pihaknya tengah menggarap data yang bakal memuat digitalisasi layanan data sejak lahir hingga meninggal dunia. Publik dapat melihat perkembangan data kependudukan, khususnya warga Jakarta. Di beberapa negara, kata Juan, sudah memulai mendata tahapan-tahapan kehidupan seseorang melalui aplikasi.

“Pemerintah membuat layanan yang bermanfaat dan momentumnya tepat,” kata dia.

Selain itu, pihaknya sedang mengembangkan lebih jauh dari aspek teknologi. Tim yang dipimpinnya terus berkolaborasi dengan berbagai instansi dan lembaga lain untuk membangun ekosistem digital dalam pelayanan publik. Poin utamanya, kata Juan, mengintegrasikan teknologi informasi dengan pendekatan yang cerdas. Tapi, perlu memikirkan untuk mencapai target rencana strategis, khususnya di Pemprov DKI Jakarta melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan berbagai terobosan.

“Bagaimana aspek kolaborasi ini dapat digarap lebih jauh dan cepat agar bisa bermanfaat lebih banyak,” katanya.

Tantangan

Perwakilan Konsorsium Hukumonline dan RuangWaktu, Nurulitha Andini Susetyo menyoroti tantangan mewujudkan layanan publik berbasis digital. Pertama, adanya gap atau celah dalam pelayanan publik. Seperti masih banyaknya platform layanan publik terpisah yang sulit menyatukan dalam satu aplikasi. Sebab, masing-masing sektor layanan publik memiliki kepentingan yang berbeda. “Memang ada Jaki. Tapi di luar Jaki masih banyak platform untuk mengakses layanan publik. Seharusnya ada satu aplikasi saja,” harapnya.

Kemudian, masih terdapat penggunaan teknologi yang terbatas, sehingga layanan yang semestinya sudah dapat digitalisasi masih dilakukan secara konvensional dan sulit didigitalisasi. Penyebabnya kurangnya pemahamana teknologi. “Mungkin saja adanya birokrasi yang kompleks. Bahkan mungkin adanya standar operasional prosedur yang belum dijalankan secara menyeluruh. Padahal melalui digitalisasi dapat membantu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi.”

Kedua, adanya celah dari aspek teknologi. Seperti masih adanya tingkat kesulitan dalam menggunakan platform digital yang ada. Boleh jadi orang atau petugas belum familiar menggunakan platform digital. “Bagi kalangan orang tua khususnya memang dirasa amat menyulitkan mengakses platform digital. Jadi ada kesenjangan dalam keterampilan menggunakan teknologi.”

Menurutnya, tingkat pendapatan berpengaruh terhadap perilaku sosial dalam mengakses internet. Begitu pula tingkat pemahaman atau kecerdasan teknologi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Selain itu, kurangnya metadata yang terpadu dan dapat dioperasikan. Seperti layanan publik di Jakarta dengan daerah lainnya tentu berbeda. Seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Sulit untuk mengintegrasikan platform antara perbatasan/otoritas yang berbeda. Ke depannya perlu dipertimbangkan satu platform layanan publik yang terintegrasi,” harapnya.

Ketiga, adanya celah di sektor kebijakan dan regulasi. Menurutnya, command centers yang dimiliki Jakarta tidak digunakan secara maksimal dan optimal. Terutama saat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal, data-data dari command centers dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan baik.

“Pembuatan kebijakan belum sepenuhnya berdasarkan data dan informasi faktual yang tersedia,” kata dia.

Hukumonline.com

Perwakilan Konsorsium Hukumonline dan RuangWaktu, Nurulitha Andini Susetyo.

Dalam perkembangannya terdapat tantangan isu minimnya perlindungan data pribadi milik publik. Sebab, hingga kini belum terdapat aturan khusus perlindungan data pribadi. Namun begitu, kata Nurulitha, Pemprov DKI Jakarta semestinya bisa menjamin perlindungan data warga Jakarta tanpa perlu menunggu adanya UU tentang Perlindungan Data Pribadi. Maklum, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi masih mandek pembahasannya antara DPR dan pemerintah di parlemen.

Tantangan lainnya, masih ada kesulitan mengimplementasikan data terintegrasi dalam pelayanan publik. Sebenarnya, kata Nurulitha, DKI Jakarta telah memiliki “Jakarta Satu Data”. Program ini telah menjadi embrio yang baik untuk mewujudkan integrasi data publik. Hanya saja, perlu ditingkatkan lebih matang agar dapat mendorong kebijakan yang disusun tepat sasaran. “Dari semua gap analisis ini kami mencoba mengimplementasikan rencana aksi nantinya.”

Tags:

Berita Terkait