“Jadi, menurut saya penting untuk membuat manajemen koalisi yang baik,” sarannya.
Dia mencontohkan saat ini dari 9 parpol, ada sekitar 6 parpol koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi, selama 6 parpol koalisi ini punya fraksi masing-masing, sulit untuk berbicara efektivitas dalam menjalankan agenda kebijakan pemerintah di parlemen. Berbeda jika parpol koalisi pendukung presiden bergabung dalam satu fraksi, hal itu akan jauh lebih baik.
“Tidak perlu berpikir jumlah koalisinya 80 persen atau 70 persen. Tapi, manajemen internal koalisinya tidak bisa dilakukan dengan baik, maka akan sulit. Coba, ke depannya semua koalisi mendukung (membentuk) satu fraksi, mungkin cara kerja agenda presiden yang ada di parlemen akan berbeda (hasilnya),” katanya. Baca Juga: Saat Menteri Yasonna Bicara Haluan Negara di Hadapan Para Pakar HTHN
Kabinet dalam koalisi
Pengajar Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengurai kekuatan kabinet dalam sistem presidensial dan parlementer. Misalnya, dalam sistem parlementer, ketika calon perdana menteri bergabung dengan pemerintah, itu fungsinya membentuk pemerintahan. Sedangkan dalam sistem presidensial, meskipun presidennya mendapat dukungan parpol minoritas di DPR, ia akan tetap bisa membentuk kabinet pemerintahan.
Namun, menurut dia, praktiknya di banyak negara, presiden tidak akan bisa menjalankan pemerintahan kalau tidak memiliki partai pendukung di lembaga legislatif (parlemen). Karena itu, sistem presidensial dalam kacamata politik, diartikan membangun persetujuan dengan partai politik (koalisi) sebagai strategi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan.
Terkait kriteria menteri dalam pengisian kabinet, apakah sebaiknya lebih banyak nonpartisan atau orang parpol, menurutnya pilihan ini tergantung strategi yang dipakai presiden, tinggal presiden mau pilih yang mana. “Apakah orientasi banyak parpol di DPR jauh berbeda dengan program kebijakan presiden. Kalau tidak jauh, kemungkinan besar tidak sulit mengajak banyak parpol untuk masuk menjalankan pemerintahan,” kata dia
“Kabinet presidensial yang efektif ialah kabinet yang berada dalam koalisi yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi, kemajuan ekonomi dalam sisi pemerintahan yang damai serta bisa menggabungkan pencapaian tujuan berdasarkan prasyarat kerja sama konten politik antara presiden dengan parlemen,” tegasnya.
Hal terpenting dalam sistem presidensial yang menganut multipartai, menurut Djayadi ialah presidential leadership. “Kepemimpinan presiden itu sendiri, artinya proses pembuatan kebijakan itu ada di presiden sendiri (vertical cabinet), berbeda dengan sistem parlementer (horizontal cabinet). Intinya, leadership presiden menjadi kata kunci,” kata dia.