“Kalau dia tidak mau, memang kita tidak boleh (mempublikasikan datanya). Tapi sebagai calon yang harus diketahui publik, semestinya, dipublikasi lebih bagus. Kami akan berkomunikasi dengan pihak (terkait) agar dapat diakses (informasi calon kandidat oleh) masyarakat dengan mudah. Nanti publik bisa melihat track record-nya dan seterusnya.”
Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI Dohardo Pakpahan, yang menerangkan pihak KPU menjalin kerja sama dengan sejumlah media untuk memuat informasi terkait Pemilu. Sedangkan terkait publikasi profil calon kandidat dalam kaitannya dengan UU PDP, ia mengaku hal tersebut menjadi perhatian tersendiri.
Meski di satu sisi masyarakat menginginkan adanya keterbukaan mengenai informasi calon-calon wakil rakyat yang akan dipilih, apalagi terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang diharapkan dapat diketahui publik secara mendalam. Di sisi lain, terdapat UU PDP yang menggariskan pentingnya tetap menjaga data pribadi. Termasuk bagi para calon kandidat yang bakal maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Untuk itu, KPU memberi perhatian khusus terhadap isu ini.
“Ada hal-hal yang nanti mungkin harus kami kategorikan hal-hal yang dapat dipublikasikan dan yang tidak bisa dipublikasikan. Ini menjadi concern kita bersama.”
Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga KPU RI Dohardo Pakpahan.
Ia mengingatkan KPU sudah menerbitkan PKPU No.9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. “Saya mau mengatakan ini harus linear dengan tahapan-tahapan itu yang telah diatur sedemikian rupa pada pelaksanaan Pemilu,” katanya.
Sebagai informasi, diskusi yang dihadiri langsung oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang itu merupakan bagian dari rangkaian Soft Launching Bijak Memilih. Suatu platform yang diinisiasikan oleh kumpulan muda-mudi yang bervisi untuk menghadirkan wadah informasi aktual dan berkualitas seputar Pemilu 2024 dengan secara khusus menyasar usia 20-40 tahun. Acara ini dihadirkan atas inisiatif Think Policy dan What Is Up Indonesia. Platform tersebut juga bertujuan untuk dapat mengumpulkan aspirasi kalangan masyarakat muda dalam menyambut Pemilu Serentak tahun depan.