Sejauh ini pada tahun 2020, KPK telah menyetor kepada kas negara sebanyak Rp120,3 miliar untuk pendapatan negara bukan pajak, mencegah potensi korupsi sebanyak Rp592,4 triliun serta telah melakukan penindakan sebanyak 109 penindakan yang meliputi swasta, politikus, BUMN, pemerintah daerah hingga menteri.
Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah awal mula munculnya korupsi. “Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak,” katanya.
Setyo turut menyinggung huruf b Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergi, sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Ia menekankan bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, namun dibentuk dengan peran sebagai antar aparat penegak hukum.
Keberhasilan penanganan korupsi dibangun dengan semangat sinergitas bukan rivalitas. Peran antara KPK dengan instansi penegak hukum lain yang terpenting adalah tidak adanya keegoisan. Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, kata Setyo, maka proses ambil alih tugas dan fungsi tidak perlu dilakukan karena semuanya bisa saling dikoordinasikan dan dikomunikasikan.
Terakhir, Setyo mengungkapkan untuk memaknai hari anti korupsi bukan hanya sebagai acara formil dan seremonial, namun dijadikan sebagai hari anti korupsi bagi diri sendiri setiap harinya, sehingga pemberantasan korupsi bisa terwujud sebaik-baiknya.
“Integritas hal yang paling penting dalam pemberantasan korupsi ini, tanpa adanya integritas dari diri sendiri maka diri kita tidak akan punya nilai,” tutupnya.