Langkah pemerintah yang mendistribusikan dana abadi kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan mendorong mengelola dan meningkatkan dana abadi melalui investasi dan penggalangan dana perlu diikuti mekanisme untuk memastikan transparansi pengelolaan dana tersebut.
“Selain mendorong PTNBH untuk mengimplementasikan mindset kewirausahaan melalui pengelolaan dan peningkatan anggaran, harus ada juga penyediaan informasi publik yang jelas terkait sumber, cara pengelolaan dana, serta bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PTNBH” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza.
Ia melanjutkan, diharapkan dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk memaksimalkan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya akses pendidikan di jenjang perguruan tinggi.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia belum memenuhi target. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 2021, APK Indonesia hanya 31%. Sementara target dari Kemendikbudristek, berdasarkan Renstra 2020-2024, adalah 34%.
Dana abadi dapat digunakan untuk meningkatkan bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa kurang mampu untuk menempuh pendidikan yang berkualitas.
Baca Juga:
- Akibat Hukum Penyelewengan Dana oleh Yayasan
- Melihat Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Pengumpul Dana Publik
- Dari Berafiliasi dengan Kantor Hukum Asing Hingga Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Selain itu, program riset dan inovasi di PTNBH perlu dimaksimalkan dengan menggunakan dana abadi. Pada saat ini, output riset dan inovasi di perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Mengutip dari BRIN, Indonesia menduduki peringkat ke 8 dari 11 negara di Asia Tenggara dalam aspek riset dan inovasi.