Peran Hukum Nasional Terkait Climate Change hingga Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Peran Hukum Nasional Terkait Climate Change hingga Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

Akibat hukum gugatan kurang pihak hingga dapatkah kasus yang sudah diputus pidana digugat perdata turut dibahas Klinik Hukumonline.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Peran Hukum Nasional Terkait Climate Change hingga Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian
Hukumonline

Klinik Hukumonline tak henti-hentinya menjawab berbagai pertanyaan yang masuk dari pembaca dalam bentuk artikel yang mudah dicerna. Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia.

Agar tak bosan membaca artikel yang panjang, berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline. Tak lupa, kami juga hadir dalam chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu secara cepat dan tepat.

Mengawali bulan Juli ini, dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari peran hukum nasional terkait climate change hingga pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. Climate Change: Begini Peran Hukum Nasional Indonesia

Perubahan iklim nyata terjadi dan tengah dirasakan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Bagaimana peran pemerintah melalui hukum nasional untuk mengatasi atau menghadapi fenomena perubahan iklim?

  1. Syarat Perusahaan Menjadi Trader Batubara

Perusahaan yang akan menjalankan usaha trader batubara harus memenuhi sejumlah persyaratan termasuk perizinan berusaha sebagai legalitas dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Apa saja syaratnya?

  1. Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Apabila dalam suatu surat gugatan para pihak tidak disebutkan secara lengkap, ini dapat menimbulkan gugatan kurang pihak. Apa konsekuensi hukumnya?

  1. Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif

Ternyata tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa apa saja yang dimaksud?

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait